Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menggelar rapat integrasi data rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah.
Wagub Malut, Sarbin Sehe di Ternate, Senin (8/12), mengatakan, persoalan data menjadi kunci utama dalam memastikan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran dan masih sering munculnya keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data penerima manfaat.
"Sering muncul pertanyaan dari masyarakat, kenapa dia dapat, saya tidak ? Itu soal indikator, soal variabel, dan soal bagaimana menentukan data yang baik. Jika indikator dan variabel jelas, tidak ada lagi keluhan masyarakat seperti itu," ungkapnya.
Wagub menjelaskan bahwa perbedaan data antar instansi kerap menimbulkan ketidaksinkronan di lapangan. Karena itu, standarisasi data menjadi hal mutlak.
Ia juga menyinggung pentingnya integritas, ketaatan terhadap regulasi, serta keberanian aparatur untuk bekerja sesuai aturan tanpa tekanan pihak manapun.
"Kalau data bagus dan akurat, insya Allah harapan juga bagus. Indikator utama adalah kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Ia juga menyoroti fakta kemiskinan di lapangan yang masih mencerminkan banyak tantangan, meskipun angka statistik menunjukkan perbaikan. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Malut, Musrifa Alhadar, memaparkan sejumlah capaian pembangunan rumah relokasi dan rehabilitasi pada tiga (3) Kabupaten selama tahun 2025, capaian tersebut antara lain Kabupaten Halbar dengan Pembangunan rumah relokasi korban bencana beserta PSU dengan total 4 unit.
Kabupaten Halut, pembangunan rumah beserta PSU pada beberapa desa prioritas dengan total 3 unit. Kabupaten Halsel, Pembangunan rumah relokasi korban bencana beserta PSU dengan total 4 unit.
Dirinya menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi, BPBD, pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Desa, dan masyarakat.
"Penyediaan data yang akurat, valid, dan terintegrasi adalah syarat utama dalam penanganan bencana, yang merupakan cerminan dari komitmen kita dalam memperkuat pemulihan masyarakat pasca bencana," ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Dinas Perkim menerima dukungan dana CSR dari BNI 46 untuk program relokasi rumah masyarakat pesisir Desa Sidangoli Dehe, yang pelaksanaannya akan dimulai pada 12 Desember mendatang.
Musrifa juga menyebutkan bahwa, terdapat empat (4) poin utama yang menjadi fokus integrasi data pada rapat kali ini, yaitu pemaparan posisi pendataan rumah terdampak bencana dan kebutuhan hunian masyarakat, Integrasi data antara BPBD dan Dinas Perkim guna mencegah tumpang tindih pendataan, Perumusan mekanisme kerja kolaboratif, dan Penyusunan rekomendasi konkret terkait penyediaan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Kegiatan yang diikuti oleh BPBD dan Disperkim Kabupaten/Kota se-Malut ini, diharapkan dapat memperkuat integrasi data perumahan korban bencana dapat berjalan lebih komprehensif dan akurat, sehingga program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
