Kalbar masuk "Zona Hijau" dalam pengendalian inflasi

Pontianak (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Barat berhasil masuk zona hijau terkait inflasi dengan angka 2,04 persen dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) 2,01 persen, jauh lebih rendah dibandingkan NTB 8,62 persen dan DKI Jakarta 5,10 persen.

"Alhamdulillah, Kalbar berada di zona hijau. Kami optimis dapat menjaga stabilitas harga dan memastikan stok pangan mencukupi seluruh masyarakat. Kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung sampai ke meja makan masyarakat melalui harga terjangkau," kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan di Pontianak, Senin.

Untuk itu, kata Norsan Pemprov Kalbar terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai kabupaten/kota serta rutin melakukan monitoring langsung ke pasar rakyat untuk memantau pergerakan harga komoditas pokok.

Menurut Ria Norsan, harga beras pada bulan ini sudah turun dari Rp14.524 menjadi Rp14.512 per kilogram. Koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat agar inflasi daerah tidak berlarut-larut.

Dirinya juga memastikan pengawasan ketat terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) dan menegaskan larangan praktik spekulasi harga. Dengan kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga terkait, TNI, Polri, Kejaksaan, Bapanas, Bulog, dan instansi lain, Pemprov Kalbar berkomitmen menjaga pasokan pangan tetap aman, meski menghadapi curah hujan tinggi yang berpotensi memengaruhi hasil pertanian.

Keberhasilan Kalbar dalam pengendalian inflasi ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diikuti Gubernur Ria Norsan secara virtual dari Ruang DAR Kantor Gubernur, Senin pagi.

Rakor ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan jajaran Satgas Pangan pusat, sebagai momentum evaluasi kinerja pengendalian harga sepanjang 2025 serta penyusunan strategi kolaboratif menyongsong 2026.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tidak boleh bekerja parsial.

"Keberhasilan program di lapangan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara kepala daerah dan jajarannya. Kestabilan pasokan dan harga, kelancaran distribusi, serta keamanan rantai pasok menjadi prioritas utama yang harus dijalankan dengan respon cepat daerah secara terukur dan berbasis data," kata dia.

Ia menambahkan, seluruh stakeholder harus memastikan kehadiran negara dirasakan masyarakat di meja makan. "Segala capaian positif selama 2025 harus dipertahankan, sementara kendala menjadi bahan evaluasi. Langkah tahun ini menjadi acuan menyongsong 2026 dengan komitmen lebih kuat. Daerah tidak boleh lengah dan harus terus meredam inflasi agar tidak berlarut-larut," tuturnya.

Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan ketersediaan pangan di seluruh daerah terpenuhi hingga akhir tahun dan siap menyongsong 2026 melalui berbagai aksi nyata, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP. Ia menekankan intervensi komoditas tertentu di zona rentan agar masyarakat tetap mendapat akses pangan yang adil.

"Pemerintah menebalkan bantuan kepada masyarakat berupa 10 kg beras per bulan. Intervensi lebih lanjut pada beras premium dan Minyak Kita, khususnya di Zona 3, tetap menjadi fokus. Kolaborasi antarpetani dan asosiasi diperkuat, serta monitoring ketat dijalankan agar GPM efektif dan tepat sasaran," katanya.