Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan kehadiran indeks khusus agar Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bisa diimplementasikan secara efektif di tiap daerah di Indonesia.
"Saya tadi menyarankan kita membuat indeks. Indeks daerah peduli perlindungan anak dari bahaya atau dampak negatif sistem elektronik. Nah ini otomatis daerah-daerah itu akan berlomba. Dia pasti tidak mau pada posisi bawah," kata Tito di dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut PP Tunas di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Rabu.
Mendagri juga menyatakan komitmennya agar implementasi PP Tunas termasuk sosialisasinya bisa masuk dalam perencanaan program pemerintah daerah baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.
Dalam hal memastikan implementasi PP Tunas di daerah, nantinya Kemendagri juga bakal mengirimkan Surat Edaran agar bisa memanfaatkan kearifan lokal.
"Jadi dengan menggunakan spesifik kekhasan masing-masing daerah, katakanlah seperti di Bali. Mereka bisa menggunakan basis adat untuk pendidikan anak-anak, menjaga anak-anak menyalahgunakan sistem elektronik," kata Tito.
Selain itu, Kemendagri juga bakal menghadirkan program pengembangan kapasitas petugas untuk menyosialisasikan PP Tunas agar mereka memahami cara kerja sistem elektronik dengan baik.
Nantinya seluruh kinerja pemerintah daerah yang ada di 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten akan dipantau dan dievaluasi oleh Kemendagri untuk benar-benar memastikan PP Tunas berjalan efektif.
"Terakhir kita akan melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan, daerah-daerah mana saja yang bekerja mem-follow up, mana saja yang stagnan atau cuek gitu. Yang kinerja baik ya kita berikan reward. Kemendagri kita bisa siapkan juga anggarannya," ujar Tito.
Tito mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada daerah-daerah yang mengimplementasikan PP Tunas dengan optimal.
Mekanisme ini ke depannya akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
