Zulhas sebut reformasi pupuk dan gabah pulihkan pendapatan petani

Pontianak (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi dan kebijakan kenaikan harga gabah mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat.

"Dulu banyak petani punya sawah dan kebun, tetapi lama-lama dijual karena rugi. Saat panen harga jatuh, waktu tanam pupuk sulit dicari. Akhirnya banyak yang terlilit utang dan berubah menjadi buruh tani," kata Zulhas dalam kegiatan Rembuk Tani di Sungai Raya, Jumat.

Zulhas mengungkapkan selama puluhan tahun banyak petani kehilangan lahan akibat hasil pertanian yang tidak mampu menutup kebutuhan hidup dan biaya produksi.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah melakukan reformasi besar dalam tata kelola distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah memangkas rantai birokrasi yang sebelumnya dinilai terlalu panjang dan memperlambat penyaluran pupuk kepada petani.

Ia menjelaskan sebelumnya distribusi pupuk harus melalui berbagai persetujuan mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian terkait. Kini, melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang kemudian disempurnakan dengan Perpres Nomor 113 Tahun 2025, distribusi pupuk dilakukan langsung dari PT Pupuk Indonesia kepada petani yang telah terdaftar.

“Sekarang pupuk harus tiba sebelum musim tanam. Mekanismenya dipermudah sehingga petani bisa langsung menebus pupuk sesuai alokasi," katanya.

Zulhas menyebut kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan serapan pupuk subsidi secara nasional. Jika sebelumnya penyaluran pupuk hanya terserap sekitar 6 juta ton, pada 2026 pemerintah menargetkan penyaluran mencapai 9,8 juta ton.

Selain pupuk, pemerintah juga memperbaiki tata niaga gabah dengan menaikkan harga pembelian gabah petani menjadi minimal Rp6.500 per kilogram melalui Perum Bulog.

Menurut Zulhas, sebelumnya petani sering menerima harga gabah jauh di bawah standar akibat persoalan kualitas dan kadar air gabah. Kondisi itu membuat hasil panen tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

“Sekarang pemerintah menjamin gabah petani dibeli minimal Rp6.500 per kilogram. Bahkan di lapangan ada yang mencapai Rp7.000,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah juga memperkuat peran koperasi desa atau Kopdes untuk membantu menyerap hasil pertanian dan perikanan masyarakat agar petani dan nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak.

“Nanti koperasi desa akan membeli hasil pertanian atau perikanan masyarakat jika harga di pasar turun. Ini untuk menjaga keuntungan tetap dinikmati petani dan nelayan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menyampaikan apresiasi kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang dinilai berhasil mempercepat distribusi pupuk subsidi setelah reformasi tata kelola dilakukan pemerintah.

Pemerintah menilai berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong petani kembali memperoleh keuntungan dari sektor pertanian.