Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan pentingnya kualitas data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
"Komitmen tersebut ditandai dengan pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 di mana kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh proses pendataan ekonomi masyarakat, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar, menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson di Pontianak, Senin (15/6).
Dia mengatakan hasil Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu rujukan utama pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Hari ini kita melakukan pencanangan penjaminan mutu pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah kabupaten dan kota sangat mengharapkan agar hasil sensus ini benar-benar memiliki mutu data yang terjamin," tuturnya.
Menurut Harisson, data yang dihasilkan BPS selama ini menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, termasuk pengembangan UMKM, investasi, ketenagakerjaan, hingga pemberdayaan sektor usaha produktif.
Ia menilai data yang akurat membantu pemerintah memahami kondisi riil perekonomian masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Data BPS ini selalu kita gunakan dalam mengambil kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, tentu akan memudahkan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan," ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas pendataan.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 ditentukan oleh dua faktor utama, yakni cakupan pendataan yang luas dan kualitas data yang dihasilkan.
Menurutnya, petugas pendataan, pengawas lapangan dan tim penjamin kualitas data memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan seluruh informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Kalau kita ingin Provinsi Kalbar maju ekonominya, kabupaten dan kota di Kalbar maju ekonominya, maka mari kita bantu dengan memberikan data yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi di lapangan," katanya.
Ia menambahkan integritas dan kejujuran seluruh petugas menjadi faktor penting agar data yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi pembangunan daerah maupun nasional.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muh Saichudin, menjelaskan bahwa sistem penjaminan kualitas data dilakukan secara berjenjang untuk memastikan validitas hasil sensus.
Petugas Pendataan Lapangan (PPL) akan diawasi oleh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), sementara pegawai BPS turut melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengumpulan data.
"Jadi PPL akan diawasi oleh PML, kemudian untuk memastikan keduanya menjalankan tugas dengan baik, pegawai BPS turun langsung melakukan penjaminan kualitas data," ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kalimantan Barat menerjunkan sekitar 75 persen pegawainya ke lapangan sejak Juni hingga Agustus 2026.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh tahapan pendataan berjalan sesuai standar dan menghasilkan data yang berkualitas.
Saichudin mengatakan BPS telah mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan sensus, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah pedalaman yang memiliki keterbatasan akses telekomunikasi.
Menurutnya, petugas menggunakan aplikasi pendataan berbasis telepon genggam yang dapat beroperasi secara luring sehingga pengumpulan data tetap dapat dilakukan meski tanpa jaringan internet.
"Kalau kendala utama biasanya sinyal, tetapi sudah kami mitigasi. Pendataan bisa berjalan secara luring dan data akan dikirim ke server BPS ketika jaringan internet tersedia," katanya.
Dengan sistem tersebut, BPS optimistis seluruh wilayah di Kalimantan Barat, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, dapat terjangkau dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
"BPS Kalimantan Barat juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah hingga tingkat desa yang selama ini membantu pelaksanaan sensus. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi modal penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan representatif," katanya.
Pewarta: Rendra OxtoraUploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
