Bengkayang (ANTARA) - DPRD Kabupaten Bengkayang menegaskan pentingnya pemerintah daerah dan Pertamina untuk bersama mencocokkan data 384 kendaraan angkutan barang dengan realisasi penyaluran Bio Solar bersubsidi pada sembilan SPBU sebagai langkah memastikan pasokan energi mendukung kelancaran distribusi barang di daerah itu.
Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Debit mengatakan pencocokan data diperlukan untuk menemukan penyebab antrean Bio Solar yang masih terjadi sekaligus memastikan BBM bersubsidi diterima kendaraan yang berhak.
“Masih perlu dilakukan pendalaman terhadap penyebab kelangkaan Bio Solar. Apakah memang karena kuota yang terbatas atau terjadi peningkatan jumlah kendaraan pengguna BBM subsidi. Ini yang harus kita evaluasi bersama,” katanya dalam rapat koordinasi penyaluran Bio Solar bersubsidi di Kantor Bupati Bengkayang, Kamis (9/7).
Menurut dia, data sementara menunjukkan sekitar 384 kendaraan angkutan barang terdaftar di Kabupaten Bengkayang. Sementara itu, terdapat sembilan SPBU yang menyalurkan BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
Dengan jumlah armada dan titik penyaluran tersebut, DPRD menilai perlu dilakukan pencocokan antara data kendaraan pengguna, volume Bio Solar yang disalurkan, serta realisasi pembelian pada masing-masing SPBU.
Langkah itu dinilai penting karena kendaraan angkutan barang memiliki peran dalam menjaga pergerakan logistik dan distribusi komoditas. Antrean BBM yang berkepanjangan berpotensi menambah waktu operasional angkutan dan menghambat kelancaran pengiriman barang.
“Kondisi riil di lapangan menunjukkan pengemudi masih kesulitan mendapatkan Bio Solar. Karena itu diperlukan penjelasan dari seluruh pihak agar diketahui letak persoalannya sekaligus menemukan solusi yang tepat,” ujarnya.
Pengawas Penyaluran BBM Pertamina wilayah Singkawang, Bengkayang, dan Sambas Udin menjelaskan penyaluran Bio Solar dilaksanakan berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pertamina memaparkan alur distribusi BBM dari terminal BBM menuju SPBU hingga penyaluran kepada konsumen. Pertamina juga menyampaikan realisasi penyaluran Bio Solar di Kabupaten Bengkayang sepanjang 2025 dan 2026 serta ketentuan pembelian BBM bersubsidi sesuai regulasi.
Data penyaluran tersebut menjadi bahan untuk membandingkan kebutuhan kendaraan angkutan dengan pasokan Bio Solar yang tersedia sehingga perbaikan distribusi dapat diarahkan pada persoalan yang ditemukan di lapangan.
Ketua Forum Ekspedisi (XPDC) Bengkayang Antok Arema mengatakan pelaku angkutan mengharapkan perbaikan mekanisme penyaluran agar antrean dapat dikurangi dan kegiatan distribusi barang berjalan lebih lancar.
“Kami berharap mekanisme penyaluran bisa diperbaiki sehingga antrean panjang dapat dikurangi dan kendaraan ekspedisi memperoleh pelayanan yang lebih baik. Tujuan kami bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi bersama,” katanya.
Antok juga meminta pemerintah bersama Pertamina memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan menyesuaikan kebutuhan pasokan dengan perkembangan aktivitas angkutan barang.
Menurut dia, peningkatan kebutuhan sektor ekspedisi perlu menjadi bagian dari pemetaan kebutuhan energi daerah karena ketersediaan bahan bakar berkaitan langsung dengan mobilitas kendaraan pengangkut barang.
Pencocokan data kendaraan, realisasi penyaluran pada sembilan SPBU, serta kebutuhan angkutan barang diharapkan menjadi dasar perbaikan mekanisme distribusi Bio Solar sehingga subsidi energi lebih tepat sasaran dan aktivitas logistik di Bengkayang tetap berjalan.
Pewarta: NarwatiUploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
