Surabaya (ANTARA Kalbar) - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyatakan bantuan operasional sekolah (BOS) yang selama ini hanya diberikan kepada SD dan SMP, maka pada 2013 akan diberikan kepada SMA/SMK.
"Untuk mempercepat proses pendidikan, BOS SMA nantinya akan diberlakukan mulai 2013," kata M. Nuh usai menghadiri Seminar Deseminasi Kebijakan Pendidikan di Surabaya, Sabtu.
Diketahui pemerintah pada 2013 akan fokus dalam program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Sehingga pada 2013 siswa SMA tidak lagi dipungut biaya SPP, sebagai pengganti sumber pendanaan pemerintah telah menyiapkan BOS SMA.
Menurut dia, jika angka partisipasi kasar (APK) anak-anak lulusan SMP saat ini hanya 60 persen, dan sisanya tidak melanjutkan ke SMA, maka untuk menaikkan berarti harus ada penambahan ruang kelas atau sekolah.
Angka partisipasi masyarakat terkait program wajib belajar 12 tahun jika tidak memakai percepatan SMA akan selesai pada 2040. Namun, jika memakai percepatan seperti halnya didirikannya sekolah-sekolah di tiap-tiap kabupaten, maka bisa tercapai pada 2020.
Sehingga, lanjut dia, pada 2013 yang harus dilakukan pemerintah adalah penambahan kapasitas SMA maupun SMK. Sekaligus juga ini nanti tidak hanya menambah kapasitas saja, tetapi juga memperbaiki atau proporsi SMA dan SMK.
"Anak-anak tidak sekolah karena sekolah tidak ada di daerahnya. Jangan lihat di Surabaya, tapi lihat di daerah pelosok," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah akan membangun sekolah-sekolah khususnya di daerah pelosok. "Oleh karena itu BOS SMA dimulai 2013, supaya 2020 tercapai," katanya.
(A052)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Untuk mempercepat proses pendidikan, BOS SMA nantinya akan diberlakukan mulai 2013," kata M. Nuh usai menghadiri Seminar Deseminasi Kebijakan Pendidikan di Surabaya, Sabtu.
Diketahui pemerintah pada 2013 akan fokus dalam program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Sehingga pada 2013 siswa SMA tidak lagi dipungut biaya SPP, sebagai pengganti sumber pendanaan pemerintah telah menyiapkan BOS SMA.
Menurut dia, jika angka partisipasi kasar (APK) anak-anak lulusan SMP saat ini hanya 60 persen, dan sisanya tidak melanjutkan ke SMA, maka untuk menaikkan berarti harus ada penambahan ruang kelas atau sekolah.
Angka partisipasi masyarakat terkait program wajib belajar 12 tahun jika tidak memakai percepatan SMA akan selesai pada 2040. Namun, jika memakai percepatan seperti halnya didirikannya sekolah-sekolah di tiap-tiap kabupaten, maka bisa tercapai pada 2020.
Sehingga, lanjut dia, pada 2013 yang harus dilakukan pemerintah adalah penambahan kapasitas SMA maupun SMK. Sekaligus juga ini nanti tidak hanya menambah kapasitas saja, tetapi juga memperbaiki atau proporsi SMA dan SMK.
"Anak-anak tidak sekolah karena sekolah tidak ada di daerahnya. Jangan lihat di Surabaya, tapi lihat di daerah pelosok," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah akan membangun sekolah-sekolah khususnya di daerah pelosok. "Oleh karena itu BOS SMA dimulai 2013, supaya 2020 tercapai," katanya.
(A052)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012