Jakarta (ANTARA Kalbar) - Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah harus menjawab permasalahan warga Kalimantan akibat ketidakadilan pembangunan.
"Presiden harus mewujudkan hak-hak keadilan bagi warga Kalimantan sebagaimana amanat reformasi," kata Syahganda di Jakarta, Sabtu, menanggapi blokade warga Kalsel atas kapal tongkang pengangkut batubara di Sungai Barito.
Menurut Syahganda aksi warga pada Sabtu ini untuk menuntut pemerintah pusat memberikan hak-hak rakyat mendapatkan pembagian secara jelas terhadap hasil pertambangan energi.
Aksi itu, katanya, juga dilakukan menyusul kecilnya distribusi pasokan bahan bakar minyak ke wilayah itu sehingga menyebabkan kelangkaan BBM dan menganggu kenyamanan masyarakat.
Menurut dia, selama puluhan tahun, kesuburan tanah Kalimantan hanya digunakan dalam melayani keinginan pemerintah pusat beserta segelintir pebisnis besar yang justru mengabaikan kesejahteraan rakyat Kalimantan sebagai pemilih sah kekayaannya.
Syahganda menyebutkan bumi Kalimantan belum diupayakan pemerintah pusat untuk memakmurkan kehidupan rakyat setempat padahal sumbangan mereka begitu besar untuk pendapatan negara, yang ikut pula mensubsidi pengembangan pembangunan bagi daerah lain di tanah air.
Bahkan, katanya, pihak berkuasa di Jakarta cenderung membiarkan para penikmat keuntungan bebas mengeruk bumi Kalimantan.
"Sungguh merupakan ironi jika Kalimantan yang menyimpan berlimpah-limpah jenis tambang namun masih menyengsarakan masyarakat setempat," katanya.
(B009)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Presiden harus mewujudkan hak-hak keadilan bagi warga Kalimantan sebagaimana amanat reformasi," kata Syahganda di Jakarta, Sabtu, menanggapi blokade warga Kalsel atas kapal tongkang pengangkut batubara di Sungai Barito.
Menurut Syahganda aksi warga pada Sabtu ini untuk menuntut pemerintah pusat memberikan hak-hak rakyat mendapatkan pembagian secara jelas terhadap hasil pertambangan energi.
Aksi itu, katanya, juga dilakukan menyusul kecilnya distribusi pasokan bahan bakar minyak ke wilayah itu sehingga menyebabkan kelangkaan BBM dan menganggu kenyamanan masyarakat.
Menurut dia, selama puluhan tahun, kesuburan tanah Kalimantan hanya digunakan dalam melayani keinginan pemerintah pusat beserta segelintir pebisnis besar yang justru mengabaikan kesejahteraan rakyat Kalimantan sebagai pemilih sah kekayaannya.
Syahganda menyebutkan bumi Kalimantan belum diupayakan pemerintah pusat untuk memakmurkan kehidupan rakyat setempat padahal sumbangan mereka begitu besar untuk pendapatan negara, yang ikut pula mensubsidi pengembangan pembangunan bagi daerah lain di tanah air.
Bahkan, katanya, pihak berkuasa di Jakarta cenderung membiarkan para penikmat keuntungan bebas mengeruk bumi Kalimantan.
"Sungguh merupakan ironi jika Kalimantan yang menyimpan berlimpah-limpah jenis tambang namun masih menyengsarakan masyarakat setempat," katanya.
(B009)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012