Pontianak (ANTARA Kalbar) - Wakil Presiden Boediono mengatakan Provinsi Kalimantan Barat perlu mengatasi selisih yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakatnya dibanding angka nasional.
"Kalimantan Barat baru sekitar 19,3 persen masyarakat yang mendapat layanan air bersih," kata Boediono saat Silaturahim Wapres dengan Forkompinda, Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda se Provinsi Kalbar dan Perwira TNI/Polri di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, secara nasional angka tersebut mencapai 58 persen sehingga terjadi "gap" yang harus diatasi bersama.
Selain itu, selisih antara kabupaten dengan kota dalam pelayanan air bersih juga tinggi. Wapres juga mengatakan, sekitar 33 persen penduduk Kalbar masih hidup tanpa sanitasi. "Sedangkan secara nasional, angkanya sudah 23 persen," kata Boediono.
Sementara untuk pendidikan, Kalbar sudah mencatat angka partisipasi yang cukup baik. Namun di bidang kesehatan, angka kematian ibu dan anak masih tinggi dibanding nasional.
"Indeks pembangunan manusia Kalbar juga masih perlu perbaikan. Kalbar masih di peringkat 6 terendah," ujar Wapres Boediono.
Namun, ia menegaskan, kondisi itu sama-sama menjadi tantangan bagi semua pihak. "Apa yang dapat kita lakukan untuk itu," kata Boediono.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor mengatakan, masih ada dua tahun untuk memenuhi target pelayanan air bersih.
"Itu merupakan bagian dari target pembangunan milenium yang diharapkan terwujud tahun 2015," kata Jakius Sinyor.
Pemprov sendiri dalam hal penyediaan air bersih hanya bersifat sebagai pemadu program. "Yang lebih berperan sebenarnya kabupaten dan kota," kata dia.
Saat ini kondisi pelayanan air bersih di Kota Pontianak dan sekitarnya terganggu oleh intrusi air laut sehingga PDAM kesulitan menyalurkan air ke pelanggan. Air yang disalurkan PDAM Pontianak berasa asin dan pedih bila terkena mata.
Pemkot melalui PDAM Pontianak telah mengimbau agar konsumen tidak menggunakan air tersebut untuk konsumsi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Kalimantan Barat baru sekitar 19,3 persen masyarakat yang mendapat layanan air bersih," kata Boediono saat Silaturahim Wapres dengan Forkompinda, Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda se Provinsi Kalbar dan Perwira TNI/Polri di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, secara nasional angka tersebut mencapai 58 persen sehingga terjadi "gap" yang harus diatasi bersama.
Selain itu, selisih antara kabupaten dengan kota dalam pelayanan air bersih juga tinggi. Wapres juga mengatakan, sekitar 33 persen penduduk Kalbar masih hidup tanpa sanitasi. "Sedangkan secara nasional, angkanya sudah 23 persen," kata Boediono.
Sementara untuk pendidikan, Kalbar sudah mencatat angka partisipasi yang cukup baik. Namun di bidang kesehatan, angka kematian ibu dan anak masih tinggi dibanding nasional.
"Indeks pembangunan manusia Kalbar juga masih perlu perbaikan. Kalbar masih di peringkat 6 terendah," ujar Wapres Boediono.
Namun, ia menegaskan, kondisi itu sama-sama menjadi tantangan bagi semua pihak. "Apa yang dapat kita lakukan untuk itu," kata Boediono.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor mengatakan, masih ada dua tahun untuk memenuhi target pelayanan air bersih.
"Itu merupakan bagian dari target pembangunan milenium yang diharapkan terwujud tahun 2015," kata Jakius Sinyor.
Pemprov sendiri dalam hal penyediaan air bersih hanya bersifat sebagai pemadu program. "Yang lebih berperan sebenarnya kabupaten dan kota," kata dia.
Saat ini kondisi pelayanan air bersih di Kota Pontianak dan sekitarnya terganggu oleh intrusi air laut sehingga PDAM kesulitan menyalurkan air ke pelanggan. Air yang disalurkan PDAM Pontianak berasa asin dan pedih bila terkena mata.
Pemkot melalui PDAM Pontianak telah mengimbau agar konsumen tidak menggunakan air tersebut untuk konsumsi.
(T.T011/
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012