Bandung (ANTARA Kalbar) - Program Destination Management Organization (DMO) yang dikembangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat melindungi masyarakat lokal di daerah tujuan wisata dari serbuan investor asing.
Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung Noviendi Makalam dalam seminar "Peran Industri Perjalanan Dalam Mendukung Pariwisata Kreatif Indonesia" di STP Bandung, Jumat, mengatakan peran pemerintah dalam DMO tersebut hanya menjadi fasilitator dan harus minimal.
"Jadi nanti yang benar-benar menggerakkan adalah unsur masyarakat sendiri. Bagi saya ini adalah penyangga dari serbuan investor atau pelaku usaha pariwisata dari luar daerah itu," ujarnya.
DMO adalah tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi pariwisata di Indonesia yang ditetapkan pada 2010.
Terdapat 15 lokasi DMO yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rencana strategis industri pariwisata untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang dikelola secara profesional dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal, yaitu Sabang, Danau Toba, kawasan kota tua Jakarta, Tanjung Puting, Pangandaran, Borobudur, Bromo dan Semeru serta kawasan Engger, Danau Batur, Rinjanji, Pulau Komodo, Wakatobi, Derawan, Tana Toraja, Bunaken, serta Raja Ampat.
Menurut Noviendi, penelitian tentang 15 lokasi DMO itu sedang berjalan dan diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan objek wisata yang profesional di masing-masing tempat pada 2014.
"Semakin lama bergulirnya semakin kencang sehingga akhirnya masyarakat yang bisa mengambilalih," ujarnya.
Guna mewujudkan pengelolaan profesional dari masyarakat setempat di masing-masing obyek wisata, Noviendi menjelaskan, masyarakat lokal perlu diberikan penguatan pengetahuan, keterampilan, serta perilaku.
Sedangkan kendala permodalan, menurut dia, sebenarnya tidak terlalu menjadi hambatan karena masyarakat lokal bisa menjadi penggerak pariwisata dengan membangun fasilitas akomodasi yang bercirikhas keunikan kawasan setempat.
"Itu yang lebih menguntungkan bagi daerah setempat ketimbang hotel-hotel besar di sana yang investornya dari luar. Kita sekarang masuk ke alam di mana proteksi itu agak sukar dilakukan, tapi yang perlu kita lakukan adalah kreativitas dari masyarakat setempat sehingga nilai kompetitifnya meningkat," tuturnya.
STP Bandung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditugasi untuk melakukan kajian ilmiah terhadap 4 lokasi DMO yaitu Gunung Batur di Kabupaten Bangli, Bali, Borobudur di Magelang, Rinjani di Pulau Lombok, serta Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo.
Kajian ilmiah tersebut melibatkan para mahasiwa STP Bandung jurusan perjalanan Program Studi Industri Perjalanan yang didampingi oleh dosen pembimbing untuk melakukan penelitian lapangan selama 4 pekan di masing-masing lokasi.
Hasil penelitian tersebut kemudian disajikan pada seminar berlangsung di Dome STP Bandung, Jumat, yang langsung ditanggapi oleh masing-masing pemangku kepentingan di daerah terkait seperti Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli I Wayan Gobang Adi Sucipto, Kepala Desa Probolinggo Supoyo, RTMB Gunung Rinjani RTMB, dan pengelola unit taman wisata Candi Borobudur.
Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Frans Teguh, mengatakan hasil kajian mahasiswa STP Bandung tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan.
(D013)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung Noviendi Makalam dalam seminar "Peran Industri Perjalanan Dalam Mendukung Pariwisata Kreatif Indonesia" di STP Bandung, Jumat, mengatakan peran pemerintah dalam DMO tersebut hanya menjadi fasilitator dan harus minimal.
"Jadi nanti yang benar-benar menggerakkan adalah unsur masyarakat sendiri. Bagi saya ini adalah penyangga dari serbuan investor atau pelaku usaha pariwisata dari luar daerah itu," ujarnya.
DMO adalah tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi pariwisata di Indonesia yang ditetapkan pada 2010.
Terdapat 15 lokasi DMO yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rencana strategis industri pariwisata untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang dikelola secara profesional dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal, yaitu Sabang, Danau Toba, kawasan kota tua Jakarta, Tanjung Puting, Pangandaran, Borobudur, Bromo dan Semeru serta kawasan Engger, Danau Batur, Rinjanji, Pulau Komodo, Wakatobi, Derawan, Tana Toraja, Bunaken, serta Raja Ampat.
Menurut Noviendi, penelitian tentang 15 lokasi DMO itu sedang berjalan dan diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan objek wisata yang profesional di masing-masing tempat pada 2014.
"Semakin lama bergulirnya semakin kencang sehingga akhirnya masyarakat yang bisa mengambilalih," ujarnya.
Guna mewujudkan pengelolaan profesional dari masyarakat setempat di masing-masing obyek wisata, Noviendi menjelaskan, masyarakat lokal perlu diberikan penguatan pengetahuan, keterampilan, serta perilaku.
Sedangkan kendala permodalan, menurut dia, sebenarnya tidak terlalu menjadi hambatan karena masyarakat lokal bisa menjadi penggerak pariwisata dengan membangun fasilitas akomodasi yang bercirikhas keunikan kawasan setempat.
"Itu yang lebih menguntungkan bagi daerah setempat ketimbang hotel-hotel besar di sana yang investornya dari luar. Kita sekarang masuk ke alam di mana proteksi itu agak sukar dilakukan, tapi yang perlu kita lakukan adalah kreativitas dari masyarakat setempat sehingga nilai kompetitifnya meningkat," tuturnya.
STP Bandung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditugasi untuk melakukan kajian ilmiah terhadap 4 lokasi DMO yaitu Gunung Batur di Kabupaten Bangli, Bali, Borobudur di Magelang, Rinjani di Pulau Lombok, serta Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo.
Kajian ilmiah tersebut melibatkan para mahasiwa STP Bandung jurusan perjalanan Program Studi Industri Perjalanan yang didampingi oleh dosen pembimbing untuk melakukan penelitian lapangan selama 4 pekan di masing-masing lokasi.
Hasil penelitian tersebut kemudian disajikan pada seminar berlangsung di Dome STP Bandung, Jumat, yang langsung ditanggapi oleh masing-masing pemangku kepentingan di daerah terkait seperti Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli I Wayan Gobang Adi Sucipto, Kepala Desa Probolinggo Supoyo, RTMB Gunung Rinjani RTMB, dan pengelola unit taman wisata Candi Borobudur.
Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Frans Teguh, mengatakan hasil kajian mahasiswa STP Bandung tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan.
(D013)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012