Jakarta (ANTARA Kalbar) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan pemeliharaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pemeliharaan M-PLIK memang tidak akan memakai anggaran Pemda. Itu akan menggunakan dana BP3 TI Kemenkominfo," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan terkait keluhan Gubernur Gorontalo yang menolak keberadaan MPLIK yang dikirim ke provinsi itu karena tidak tersedia anggaran untuk pemeliharaan dari APBD setempat.
Gatot mengaku keluhan yang disampaikan tersebut menjadi masukan yang positif bagi kementeriannya.
"Komunikasi dengan pelaksana di lapangan dan Pemda belum sepenuhnya berjalan dengan optimal sehingga hal ini terjadi," katanya.
Ia menegaskan selama ini anggaran pemeliharaan MPLIK selalu menggunakan dana BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Teknologi dan Informatika) Kemenkominfo dan hal serupa berlaku di daerah lain.
Pihaknya mengangkal bila disebutkan tidak pernah melakukan sosialisasi terkait MPLIK di wilayah itu.
Menurut dia, Kemenkominfo telah melakukan sosialisasi pada 5-7 Maret 2012 di Quality Hotel Gorontalo dan dihadiri oleh hampir seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk pejabat dari Dinas Kominfo Pemprov Gorontalo.
Pada awal September 2012 kemudian, pihaknya mengirimkan 45 unit MPLIK yang dikirim oleh perusahaan pemenang tender di antaranya Telkom, Icon+, dan Lintas Artha.
"Baru dikirim 45 unit MPLIK pada awal September dan sudah diserahterimakan BP3TI dengan Telkom, Icon+, dan Lintas Artha sebagai operator di lapangan. Di luar itu juga ada mitra-mitra lokal," katanya.
MPLIK merupakan salah satu upaya pemerintah mengatasi kesenjangan digital di daerah pelosok yang tidak terjangkau akses internet.
(H016)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Pemeliharaan M-PLIK memang tidak akan memakai anggaran Pemda. Itu akan menggunakan dana BP3 TI Kemenkominfo," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan terkait keluhan Gubernur Gorontalo yang menolak keberadaan MPLIK yang dikirim ke provinsi itu karena tidak tersedia anggaran untuk pemeliharaan dari APBD setempat.
Gatot mengaku keluhan yang disampaikan tersebut menjadi masukan yang positif bagi kementeriannya.
"Komunikasi dengan pelaksana di lapangan dan Pemda belum sepenuhnya berjalan dengan optimal sehingga hal ini terjadi," katanya.
Ia menegaskan selama ini anggaran pemeliharaan MPLIK selalu menggunakan dana BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Teknologi dan Informatika) Kemenkominfo dan hal serupa berlaku di daerah lain.
Pihaknya mengangkal bila disebutkan tidak pernah melakukan sosialisasi terkait MPLIK di wilayah itu.
Menurut dia, Kemenkominfo telah melakukan sosialisasi pada 5-7 Maret 2012 di Quality Hotel Gorontalo dan dihadiri oleh hampir seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk pejabat dari Dinas Kominfo Pemprov Gorontalo.
Pada awal September 2012 kemudian, pihaknya mengirimkan 45 unit MPLIK yang dikirim oleh perusahaan pemenang tender di antaranya Telkom, Icon+, dan Lintas Artha.
"Baru dikirim 45 unit MPLIK pada awal September dan sudah diserahterimakan BP3TI dengan Telkom, Icon+, dan Lintas Artha sebagai operator di lapangan. Di luar itu juga ada mitra-mitra lokal," katanya.
MPLIK merupakan salah satu upaya pemerintah mengatasi kesenjangan digital di daerah pelosok yang tidak terjangkau akses internet.
(H016)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012