Jakarta (ANTARA Kalbar) - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendukung program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangun Akademi Komunitas di tiap kabupaten.
Ketua Umum Apkasi Isran Noor dalam surat elektronik yang diterima di Jakarta, Sabtu, mendorong seluruh pemerintah kabupaten mendata secara akurat prospek pekerjaan lulusan Akademi Komunitas lima tahun ke depan di wilayahnya serta jaminan pembiayaan dengan proyeksi lima tahun ke depan.
Akademi Komunitas merupakan perguruan transisi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi atau kejuruan setingkat Diploma I dan/atau Diploma II dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal.
Akademi Komunitas dinilai sebagai wadah pengembangan potensi lokal/daerah karena ciri khasnya berbasis keunggulan lokal.
Disebutkan bahwa Isran Noor telah menyampaikan dukungan dan kesiapannya membantu keberadaan Akademi Komunitas itu pada Lokakarya "Menempatkan dan Memaknai Kehadiran Pengembangan Akademi Komunitas Dalam Sistem Pendidikan Nasional" yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Jumat (14/12).
Isran menegaskan Apkasi mendorong anggotanya melakukan pemetaan keberadaan perguruan tinggi atau program studi sejenis dalam satu wilayah guna mencegah persaingan, mendata ketersediaan sumber daya pendidikan tinggi untuk pengembangan program studi, pengembangan kurikulum, pengembangan jumlah pendidik, penguatan peralatan maupun pengembangan jumlah mahasiswa.
Ia berharap Akademi Komunitas dapat meningkatkan dan mempercepat dukungan sumber daya manusia untuk pembangunan di daerah dalam berbagai bidang.
Ia menyebutkan daerah yang berpotensi mengembangkan agrobisnis jelas diperlukan tenaga kerja yang siap pakai di sektor-sektor pertanian, peternakan, hortikultura, dan perikanan.
Dengan karakteristik potensi tersebut, katanya, pemerintah kabupaten harus memberikan perhatian pada industri hilir pertanian yang memerlukan tenaga kerja terdidik di bidang teknologi pangan dan agroindustri.
Sedangkan bagi pemerintah daerah yang berada di wilayah pertambangan batubara, tidak hanya memerlukan ahli geologi atau spesialis lingkungan, yang terlibat dalam siklus pertambangan akan tetapi juga para teknisi dan operator terampil.
(B009)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Ketua Umum Apkasi Isran Noor dalam surat elektronik yang diterima di Jakarta, Sabtu, mendorong seluruh pemerintah kabupaten mendata secara akurat prospek pekerjaan lulusan Akademi Komunitas lima tahun ke depan di wilayahnya serta jaminan pembiayaan dengan proyeksi lima tahun ke depan.
Akademi Komunitas merupakan perguruan transisi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi atau kejuruan setingkat Diploma I dan/atau Diploma II dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal.
Akademi Komunitas dinilai sebagai wadah pengembangan potensi lokal/daerah karena ciri khasnya berbasis keunggulan lokal.
Disebutkan bahwa Isran Noor telah menyampaikan dukungan dan kesiapannya membantu keberadaan Akademi Komunitas itu pada Lokakarya "Menempatkan dan Memaknai Kehadiran Pengembangan Akademi Komunitas Dalam Sistem Pendidikan Nasional" yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Jumat (14/12).
Isran menegaskan Apkasi mendorong anggotanya melakukan pemetaan keberadaan perguruan tinggi atau program studi sejenis dalam satu wilayah guna mencegah persaingan, mendata ketersediaan sumber daya pendidikan tinggi untuk pengembangan program studi, pengembangan kurikulum, pengembangan jumlah pendidik, penguatan peralatan maupun pengembangan jumlah mahasiswa.
Ia berharap Akademi Komunitas dapat meningkatkan dan mempercepat dukungan sumber daya manusia untuk pembangunan di daerah dalam berbagai bidang.
Ia menyebutkan daerah yang berpotensi mengembangkan agrobisnis jelas diperlukan tenaga kerja yang siap pakai di sektor-sektor pertanian, peternakan, hortikultura, dan perikanan.
Dengan karakteristik potensi tersebut, katanya, pemerintah kabupaten harus memberikan perhatian pada industri hilir pertanian yang memerlukan tenaga kerja terdidik di bidang teknologi pangan dan agroindustri.
Sedangkan bagi pemerintah daerah yang berada di wilayah pertambangan batubara, tidak hanya memerlukan ahli geologi atau spesialis lingkungan, yang terlibat dalam siklus pertambangan akan tetapi juga para teknisi dan operator terampil.
(B009)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012