Pontianak (ANTARA Kalbar) - Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Kalimantan Barat mendesak penguatan peran koperasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk menekan kemungkinan penyimpangan penggunaannya.
Menurut Ketua Dekopinwil Provinsi Kalbar, Awang Sofian Rozali di Pontianak, Senin, sejak berkurangnya peran koperasi dalam distribusi atau penyaluran pupuk bersubdisi kerap terjadi kelangkaan dan ketidaktepatan waktu.
"Ketidaktepatan juga terjadi dalam dosis, dan harga di tingkat petani. Ini masih sering terjadi," kata dia.
Awang Sofian menambahkan, untuk itu pemerintah harus lebih memberdayakan koperasi dalam distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi.
Ia melanjutkan, saat ini, kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani sudah sering terjadi. Padahal, ujar dia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian, sebenarnya jumlah pupuk bersubdsisi sudah cukup memadai di Kalbar.
Ia menambahkan, kalau terjadi kelangkaan pupuk di satu daerah, mestinya distributor ikut bertanggung jawab. "Karena penyaluran pupuk ada tanggung jawab per wilayah, sebagaimana yang diatur oleh Menteri Perdagangan," katanya menjelaskan.
Awang Sofian juga mengritisi Komisi Pengawas Pupuk/Pestisida di tiap jenjang daerah yang belum berperan secara optimal. Ia menilai, kelangkaan atau dugaan penyelewengan distribusi pupuk sepatutnya dapat dideteksi oleh komisi pengawas pupuk dan pestisida,
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Hazairin mengatakan, penetapan kuota pupuk subsidi tahun 2013 di tingkat nasional oleh Menteri Pertanian.
Sedangkan di tingkat provinsi, penetapan kuota untuk kabupaten/kota berdasarkan peraturan gubernur. Di tingkat kecamatan, kuota subsidi ditentukan berdasarkan peraturan bupati atau wali kota.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Menurut Ketua Dekopinwil Provinsi Kalbar, Awang Sofian Rozali di Pontianak, Senin, sejak berkurangnya peran koperasi dalam distribusi atau penyaluran pupuk bersubdisi kerap terjadi kelangkaan dan ketidaktepatan waktu.
"Ketidaktepatan juga terjadi dalam dosis, dan harga di tingkat petani. Ini masih sering terjadi," kata dia.
Awang Sofian menambahkan, untuk itu pemerintah harus lebih memberdayakan koperasi dalam distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi.
Ia melanjutkan, saat ini, kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani sudah sering terjadi. Padahal, ujar dia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian, sebenarnya jumlah pupuk bersubdsisi sudah cukup memadai di Kalbar.
Ia menambahkan, kalau terjadi kelangkaan pupuk di satu daerah, mestinya distributor ikut bertanggung jawab. "Karena penyaluran pupuk ada tanggung jawab per wilayah, sebagaimana yang diatur oleh Menteri Perdagangan," katanya menjelaskan.
Awang Sofian juga mengritisi Komisi Pengawas Pupuk/Pestisida di tiap jenjang daerah yang belum berperan secara optimal. Ia menilai, kelangkaan atau dugaan penyelewengan distribusi pupuk sepatutnya dapat dideteksi oleh komisi pengawas pupuk dan pestisida,
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Hazairin mengatakan, penetapan kuota pupuk subsidi tahun 2013 di tingkat nasional oleh Menteri Pertanian.
Sedangkan di tingkat provinsi, penetapan kuota untuk kabupaten/kota berdasarkan peraturan gubernur. Di tingkat kecamatan, kuota subsidi ditentukan berdasarkan peraturan bupati atau wali kota.
(T011)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012