Pontianak (ANTARA Kalbar) - Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Kalimantan Barat Awang Sofian Rojali menilai kelangkaan pupuk subsidi yang kerap terjadi di tingkat petani salah satunya karena dominasi swasta dalam penyaluran.
"Di Kalbar, dari sekian banyak penyalur, di tingkat lini IV atau langsung ke petani, hanya satu koperasi yang ikut menyalurkan pupuk," kata Awang Sofian di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan koperasi merupakan pihak yang paling tepat untuk menyalurkan pupuk bersubsidi di tingkat petani.
"Kalau ada penyimpangan, walau sedikit saja, pasti akan diketahui anggota. Karena anggota koperasi sekaligus petani, mereka yang menggunakan pupuk itu," katanya menegaskan.
Ia menduga kelangkaan pupuk subsidi karena dipicu disparitas harga dengan pupuk nonsubsidi. "Selisih harganya dua kali lipat. Kemungkinan penyimpangan pun semakin besar," katanya.
Awang mengemukakan tidak menutup kemungkinan pupuk subsidi tersebut malah terserap di perkebunan skala besar yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan.
Sedangkan pada era tahun 1980 - 1990-an, jarang terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. "Karena pada masa itu, penyaluran di tingkat pengecer dilakukan oleh koperasi," kata Awang yang juga anggota DPRD Provinsi Kalbar.
Mengenai anggapan ketidaksiapan maupun ketidakmampuan koperasi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, Awang Sofian menegaskan hal itu perlu dikaji ulang.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Di Kalbar, dari sekian banyak penyalur, di tingkat lini IV atau langsung ke petani, hanya satu koperasi yang ikut menyalurkan pupuk," kata Awang Sofian di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan koperasi merupakan pihak yang paling tepat untuk menyalurkan pupuk bersubsidi di tingkat petani.
"Kalau ada penyimpangan, walau sedikit saja, pasti akan diketahui anggota. Karena anggota koperasi sekaligus petani, mereka yang menggunakan pupuk itu," katanya menegaskan.
Ia menduga kelangkaan pupuk subsidi karena dipicu disparitas harga dengan pupuk nonsubsidi. "Selisih harganya dua kali lipat. Kemungkinan penyimpangan pun semakin besar," katanya.
Awang mengemukakan tidak menutup kemungkinan pupuk subsidi tersebut malah terserap di perkebunan skala besar yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan.
Sedangkan pada era tahun 1980 - 1990-an, jarang terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. "Karena pada masa itu, penyaluran di tingkat pengecer dilakukan oleh koperasi," kata Awang yang juga anggota DPRD Provinsi Kalbar.
Mengenai anggapan ketidaksiapan maupun ketidakmampuan koperasi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, Awang Sofian menegaskan hal itu perlu dikaji ulang.
(T011)
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013