Jakarta (ANTARA Kalbar) - Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp7,3 triliun untuk pengelolaan perbatasan wilayah selama 2013, atau naik 89 persen dari total anggaran pada 2012, kata pelaksana tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Triyono Budi Sasongko.
Dengan adanya peningkatan anggaran tersebut, pengelolaan terkait wilayah perbatasan di Tanah Air diharapkan dapat ditingkatkan sesuai dengan lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam program BNPP, katanya dalam Rapat Kerja IV BNPP 2013 di Jakarta, Rabu.
"Alokasi anggaran tersebut perlu lebih dikawal agar pelaksanaannya betul-betul, demikian pula dengan berbagai bentuk inisiatif program di kementerian dan lembaga terkait diharapkan untuk diarahkan kepada upaya percepatan dan peningkatan pembangunan kawasan perbatasan negara," katanya.
Sejak dibentuknya BNPP tiga tahun silam, pada 2010, Triyono mengaku telah mencapai perkembangan signifikan dalam pengelolaan perbatasan negara, khususnya dengan semakin menguatnya komitmen dan perkembangan terkait kebijakan program dan anggaran dari Pemerintah.
"Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang disusun oleh kementerian dan lembaga mengalami kemajuan pesat, hal itu diindikasikan dengan adanya peningkatan dukungan anggaran yang signifikan," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto mengatakan bahwa kinerja BNPP sebaiknya tidak diukur dari kemampuan dalam menyerap anggaran saja, melainkan juga hasil implementasi program-program bagi masyarakat perbatasan.
"Karena daya serap anggaran bisa direkayasa, tapi justru implementasi di lapangan yang penting. Keadilan pembangunan itu bisa dirasakan kalau kesejahteraan di perbatasan dapat terwujud," katanya.
Aspek kesejahteraan di perbatasan akan dapat mendukung dan memperkuat daya tahan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, paradigma mengenai daerah perbatasan, yang sering dianggap sebagai daerah terbelakang, harus ditanggalkan dan diubah untuk mewujudkan keadilan dalam pembangunan bangsa.
(T.F013)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Dengan adanya peningkatan anggaran tersebut, pengelolaan terkait wilayah perbatasan di Tanah Air diharapkan dapat ditingkatkan sesuai dengan lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam program BNPP, katanya dalam Rapat Kerja IV BNPP 2013 di Jakarta, Rabu.
"Alokasi anggaran tersebut perlu lebih dikawal agar pelaksanaannya betul-betul, demikian pula dengan berbagai bentuk inisiatif program di kementerian dan lembaga terkait diharapkan untuk diarahkan kepada upaya percepatan dan peningkatan pembangunan kawasan perbatasan negara," katanya.
Sejak dibentuknya BNPP tiga tahun silam, pada 2010, Triyono mengaku telah mencapai perkembangan signifikan dalam pengelolaan perbatasan negara, khususnya dengan semakin menguatnya komitmen dan perkembangan terkait kebijakan program dan anggaran dari Pemerintah.
"Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang disusun oleh kementerian dan lembaga mengalami kemajuan pesat, hal itu diindikasikan dengan adanya peningkatan dukungan anggaran yang signifikan," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto mengatakan bahwa kinerja BNPP sebaiknya tidak diukur dari kemampuan dalam menyerap anggaran saja, melainkan juga hasil implementasi program-program bagi masyarakat perbatasan.
"Karena daya serap anggaran bisa direkayasa, tapi justru implementasi di lapangan yang penting. Keadilan pembangunan itu bisa dirasakan kalau kesejahteraan di perbatasan dapat terwujud," katanya.
Aspek kesejahteraan di perbatasan akan dapat mendukung dan memperkuat daya tahan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, paradigma mengenai daerah perbatasan, yang sering dianggap sebagai daerah terbelakang, harus ditanggalkan dan diubah untuk mewujudkan keadilan dalam pembangunan bangsa.
(T.F013)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013