Presiden sangat perhatian kepada masalah perbatasan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian serius terhadap masalah perbatasan di tanah air.

“Pak Presiden ini sangat perhatian kepada masalah perbatasan dan itu bukan hanya klise omong-omong saja, betul-betul riil dilaksanakan,” katanya dalam arahannya saat kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Rabu.

Dia mengatakan Kepala Negara menyadari bahwa Indonesia negara kepulauan yang besar.

Oleh sebab itu, kata dia, Presiden peduli kepada isu perbatasan untuk mengentaskan permasalahan batas negara.

Ia mengatakan perbatasan merupakan daerah yang rentan karena menjadi lalu lintas orang atau barang, baik jalur darat maupun laut.

Tito menyoroti pengungsi Rohingya berdatangan ke Aceh sebagai salah satu contoh masalah perbatasan yang muncul lewat jalur laut.

“Misal, laut di sebelah timur Sumatera, banyak pengungsi Rohingya masuk ke Aceh. Kemudian juga perbatasan laut di Sulawesi, sebelahnya dengan Filipina Selatan. Kemudian juga di perbatasan dengan Timor Leste dan Papua Nugini jalur lautnya rentan,” ujarnya.

Untuk jalur darat, ia menyoroti Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pulau Papua yang berbatasan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan darat dengan Timor Leste.

Menurutnya, lalu lintas di daerah-daerah itu harus diawasi karena berpengaruh besar untuk kedaulatan negara.

Kalau tidak bisa diawasi, kata dia, maka kemungkinan hal buruk masuk ke dalam negara.

"Ya kalau semuanya baik-baik, kalau seandainya tidak baik, terjadi lalu lintas orang yang ilegal, human trafficking (perdagangan orang), barang berbahaya narkoba, senpi (senjata api), bahan peledak dan penyelundupan yang berakibat ekonomi,” kata Tito.

Ia juga menyampaikan soal masalah pemerataan pembangunan daerah perbatasan.

Menurutnya, ketidakadilan pembangunan bisa mengikis nasionalisme sehingga negara melalui BNPP gencar memperhatikan hal itu.

“Nasionalisme berkurang akan rawan, spesifik negara kita membentuk badan yang menangani masalah perbatasan yang kompleks. Bandingkan dengan Singapura, mengurusi perbatasan mudah sekali satu pulau. Maka, (Indonesia) perlu dibentuk badan sendiri dan badan ini bersifat koordinatif,” katanya.

Mendagri Tito memimpin BNPP secara ex officio karena keanggotaannya melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Tugas utama BNPP, mengamankan batas wilayah negara dan memperjelas titik batas wilayah yang masih dalam sengketa dengan negara lain lewat dialog dan diplomasi.


Baca juga: PLBN Jagoi Babang siap diresmikan