Jakarta (Antara Kalbar) - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi laporan Edhi Baskoro Yudhoyono atau biasa dikenal Ibas terhadap Julianis yang dituduh Sekjen Partai Demokrat itu telah mencemarkan nama baiknya.
Menurut Ketua IPW, Neta S Pane mengapresiasi laporan Ibas tersebut, namun pihak Polda tidak perlu memproses laporan tersebut.
"Sebab pokok pangkal persoalannya adalah kasus dugaan korupsi Wisma Atlet dan Hambalang yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Neta di Jakarta, Kamis.
Posisi Julianis sendiri adalah saksi kunci dalam kasus korupsi tersebut. Julianis sebagai orang kepercayaan tersangka Nazaruddin yang mengatur struktur keuangan dari Grup Permai milik mantan Bendahara DPP Partai Demokrat tersebut, katanya.
"Selain itu, dalam BAP, Julianis juga mengakui telah mengirim uang ke sejumlah pihak atas perintah bosnya. Jadi, apa yang diungkapkan Julianis adalah kapasitasnya sebagai saksi di KPK," kata Neta.
Boleh saja ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan kesaksian Julianis dan melaporkannya ke polisi, tapi IPW mendesak Polri tidak perlu memprosesnya, sampai ada kejelasan soal kasusnya di KPK, katanya.
"Jika tetap ngotot menangani pengaduan Ibas berarti Polri telah melakukan tiga hal negatif. Pertama, Polri bisa dianggap sudah mengkriminalisasi saksi kunci KPK," kata Neta.
Kedua, Polri bisa dinilai ingin ikut campur dalam kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Ketiga, Polri bisa dinilai telah diperalat pihak tertentu untuk membungkam saksi kunci KPK dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang yang diduga melibatkan banyak pihak, katanya.
Jika penanganan Wisma Atlet dan Hambalang sudah tuntas ditangani KPK dan nama Ibas benar-benar tidak terlibat, maka barulah Polri bisa mengusut pengaduan Ibas, katanya.
"Melihat berbagai manuver yang dilakukan sejumlah pihak dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang, sudah saatnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan melindungi para saksi kunci dalam kasus tersebut, sehingga kasus mega korupsi ini bisa terungkap terang benderang," kata Neta.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Menurut Ketua IPW, Neta S Pane mengapresiasi laporan Ibas tersebut, namun pihak Polda tidak perlu memproses laporan tersebut.
"Sebab pokok pangkal persoalannya adalah kasus dugaan korupsi Wisma Atlet dan Hambalang yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Neta di Jakarta, Kamis.
Posisi Julianis sendiri adalah saksi kunci dalam kasus korupsi tersebut. Julianis sebagai orang kepercayaan tersangka Nazaruddin yang mengatur struktur keuangan dari Grup Permai milik mantan Bendahara DPP Partai Demokrat tersebut, katanya.
"Selain itu, dalam BAP, Julianis juga mengakui telah mengirim uang ke sejumlah pihak atas perintah bosnya. Jadi, apa yang diungkapkan Julianis adalah kapasitasnya sebagai saksi di KPK," kata Neta.
Boleh saja ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan kesaksian Julianis dan melaporkannya ke polisi, tapi IPW mendesak Polri tidak perlu memprosesnya, sampai ada kejelasan soal kasusnya di KPK, katanya.
"Jika tetap ngotot menangani pengaduan Ibas berarti Polri telah melakukan tiga hal negatif. Pertama, Polri bisa dianggap sudah mengkriminalisasi saksi kunci KPK," kata Neta.
Kedua, Polri bisa dinilai ingin ikut campur dalam kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Ketiga, Polri bisa dinilai telah diperalat pihak tertentu untuk membungkam saksi kunci KPK dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang yang diduga melibatkan banyak pihak, katanya.
Jika penanganan Wisma Atlet dan Hambalang sudah tuntas ditangani KPK dan nama Ibas benar-benar tidak terlibat, maka barulah Polri bisa mengusut pengaduan Ibas, katanya.
"Melihat berbagai manuver yang dilakukan sejumlah pihak dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang, sudah saatnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan melindungi para saksi kunci dalam kasus tersebut, sehingga kasus mega korupsi ini bisa terungkap terang benderang," kata Neta.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013