Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak dapat menekan praktik politik dinasti atau kekerabatan yang mengancam demokrasi pemerintah.
"Dengan pemilu serentak, kesempatan untuk melangsungkan pemilu berkali-kali akan hilang," katanya di Jakarta, Jumat.
Pembahasan mengenai pelaksanaan pemilu serentak, secara nasional dan lokal, yang saat ini masih dibahas dalam RUU Pilkada di DPR.
Implementasi penegakan hukum penyelenggaraan pemilu harus dipertegas dengan memasukkan sejumlah aturan yang dapat mencegah upaya politisasi dinasti.
Dia menyarankan dalam RUU Pilkada dapat dipertegas peraturan mengenai pembatasan kenaikan dana bantuan sosial yang cenderung drastis menjelang pilkada.
"Kenaikan bansos itu maksimal lima persen saja per tahun, tidak seperti sekarang yang naik drastis menjelang pilkada," tegasnya.
Selain itu, peraturan administratif pemerintah juga diperketat sehingga petahana tidak dapat mencuri-curi kesempatan ke luar daerah untuk berkampanye bagi kerabatnya yang mencalonkan diri.
Kegiatan petahana di luar Sabtu dan Minggu harus khusus untuk kegiatan pemerintahan, katanya.
Perlu juga diatur dalam RUU Pilkada bahwa kepala daerah dilarang tampil sebagai bintang iklan layanan masyarakat karena itu bisa menjadi ajang promosi bagi kepentingan pribadi.
"Yang terjadi selama ini, petahana justru memanfaatkan anggaran dan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pemilu di daerah," ujarnya.
Pelaksanaan pemilu serentak dapat dilakukan dua termin, secara nasional untuk pemilihan anggota DPR, DPD, presiden dan wapres, sedangkan secara lokal untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Dengan pemilu serentak, kesempatan untuk melangsungkan pemilu berkali-kali akan hilang," katanya di Jakarta, Jumat.
Pembahasan mengenai pelaksanaan pemilu serentak, secara nasional dan lokal, yang saat ini masih dibahas dalam RUU Pilkada di DPR.
Implementasi penegakan hukum penyelenggaraan pemilu harus dipertegas dengan memasukkan sejumlah aturan yang dapat mencegah upaya politisasi dinasti.
Dia menyarankan dalam RUU Pilkada dapat dipertegas peraturan mengenai pembatasan kenaikan dana bantuan sosial yang cenderung drastis menjelang pilkada.
"Kenaikan bansos itu maksimal lima persen saja per tahun, tidak seperti sekarang yang naik drastis menjelang pilkada," tegasnya.
Selain itu, peraturan administratif pemerintah juga diperketat sehingga petahana tidak dapat mencuri-curi kesempatan ke luar daerah untuk berkampanye bagi kerabatnya yang mencalonkan diri.
Kegiatan petahana di luar Sabtu dan Minggu harus khusus untuk kegiatan pemerintahan, katanya.
Perlu juga diatur dalam RUU Pilkada bahwa kepala daerah dilarang tampil sebagai bintang iklan layanan masyarakat karena itu bisa menjadi ajang promosi bagi kepentingan pribadi.
"Yang terjadi selama ini, petahana justru memanfaatkan anggaran dan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pemilu di daerah," ujarnya.
Pelaksanaan pemilu serentak dapat dilakukan dua termin, secara nasional untuk pemilihan anggota DPR, DPD, presiden dan wapres, sedangkan secara lokal untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013