Wamenkominfo ajak media menyajikan berita objektif ciptakan pemilu damai

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengajak media massa dapat menjaga perannya untuk tetap profesional dan dapat menyajikan berita secara objektif dalam meliput Pemilu serentak 2024 sehingga dapat menyukseskan Pemilu Damai.

“Kementerian Kominfo berharap media bisa memberikan informasi kandidat untuk legislatif maupun pilpres dalam konteks cover both side dan bisa lebih mengedepankan liputan yang objektif,” ujar Nezar dalam keterangan persnya, Selasa.

Nezar menyebutkan bahwa profesionalisme media akan menjadikan pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik, akurat dan tajam.

Hal itu juga penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang bermutu sebagai dasar pengambilan keputusan memilih.

“Akurasi berita sangat penting, sehingga dengan demikian masyarakat bisa mendapatkan insight yang bisa membuat mereka lebih cerdas dalam memilih,” tegasnya.

Mengenai keberpihakan jurnalis atau media terhadap calon atau partai tertentu, Nezar menilai setiap orang memiliki preferensi politik.

Namun ia berharap agar tidak terjadi konflik kepentingan yang memengaruhi objektivitas dan kualitas pemberitaan.

“Di sini yang paling penting adalah sikap profesional. Jadi, pekerja media bisa membedakan antara pilihan politik pribadi dengan kerja jurnalistik yang dilakukan. Saya kira hal itu sangat natural karena yang dibutuhkan adalah bagaimana sistem untuk menjaga agar conflict of interest itu tidak terjadi,” katanya.

Ketua Dewan Pers Niniek Rahayu menambahkan pesan serupa, ia berharap agar media-media massa media di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024.

“Partisipasi agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanggal 14 Februari 2024 mendatang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Niniek berharap agar media bisa memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat lebih banyak mengenai calon anggota legislatif yang akan mewakili mereka baik yang di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat.

“Publik perlu tahu calegnya, integritas mereka juga perlu publik tahu, kapasitas mereka publik juga perlu tahu,” ujarnya.