Sungai Raya, Kalbar (Antara Kalbar) - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya mengakui adanya hambatan dalam menertibkan proses pemilihan umum kepala daerah (pilkada) akibat belum cairnya anggaran untuk pengawasan di lapangan.
"Pendanaan di Panwaslu sampai sekarang belum bisa cair, karena ada beberapa proses yang harus dilengkapi persyaratannya. Sudah kita masukkan, sekarang tinggal menunggu bisa cair dalam minggu ini atau tidak," kata Ketua Panwaslu Kubu Raya, Mujiyo, di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya, anggaran yang diajukan Panwaslu kepada Pemkab Kubu Raya Rp2,5 miliar, namun lantaran Pemda Kubu Raya tidak memiliki anggaran akhirnya dipangkas nilai anggaran tersebut. Panwaslu pun memangkas anggaran menjadi Rp1,5 miliar, yang sudah tidak bisa di tawar lagi.
"Rp1,5 miliar merupakan harga yang tidak bisa tidak harus dicairkan, namun anggaran yang dikabulkan hanya Rp 950 juta dan mau tidak mau kita harus menerima itu," tuturnya.
Mujiyo menjelaskan, dana tersebut sangat penting bagi Panwaslu Kubu Raya terutama untuk pembentukan jajarannya di bawah. Pasalnya pelaksanaan pilkada berlangsung tidak memilih tempat, karena pelaksanaanya langsung di seluruh wilayah di Kubu Raya.
"Oleh karena itu petugas kita harus dibentuk di seluruh wilayah, karena dana belum ada, otomatis kita hanya bisa sebatas koordinasi. Tapi untuk melegalkan mereka perlu ada pelatihan, bimtek dan sebagainya yang memerlukan dana," katanya.
Dia menambahkan, untuk menyikapi adanya kampanye di luar jadwal, pihaknya berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa secara formal. Sedangkan secara nonformal pihaknya mengharapkan adanya laporan dan temuan dari masyarakat Kubu Raya terkait kampanye yang dilakukan pasangan calon.
"Di lapangan belum sepenuhnya kita bentuk, untuk di lapangan yang kita anggap krusial sudah kita bentuk darurat, namun belum dibentuk secara resmi," kata Mujiyo.
Untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran pilkada, mau tidak mau pihaknya membentuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL) darurat lantaran tuntutan untuk melakukan pengawasan sudah harus dilakukan. Untuk melakukan pengawasan dan kegiatan panwaslu lainnya, pihaknya terpaksa mencari dana talangan dari luar.
"Keterbatasan dana ini juga menjadi kendala lantaran aktivitas dari pelapor dan pengawas kurang bisa maksimal. Karena akan ada setengah hati bekerja karena mereka merasa tidak jadi dilantik," katanya.
Namun demikian, pihaknya sudah memberikan pengertian dengan petugas yang ada di lapangan agar bekerja sesuai tupoksinya dan tidak perlu khawatir.
"Saya meyakinkan mereka untuk tetap bekerja dan akan dilantik nantinya," tuturnya.
Dia berharap kepada pemerintah Kubu Raya untuk segera mencairkan anggaran yang sudah dimasukkan panwaslu. Pasalnya hal tersebut bisa menunjang kinerja dari panwaslu agar lebih baik lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Pendanaan di Panwaslu sampai sekarang belum bisa cair, karena ada beberapa proses yang harus dilengkapi persyaratannya. Sudah kita masukkan, sekarang tinggal menunggu bisa cair dalam minggu ini atau tidak," kata Ketua Panwaslu Kubu Raya, Mujiyo, di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya, anggaran yang diajukan Panwaslu kepada Pemkab Kubu Raya Rp2,5 miliar, namun lantaran Pemda Kubu Raya tidak memiliki anggaran akhirnya dipangkas nilai anggaran tersebut. Panwaslu pun memangkas anggaran menjadi Rp1,5 miliar, yang sudah tidak bisa di tawar lagi.
"Rp1,5 miliar merupakan harga yang tidak bisa tidak harus dicairkan, namun anggaran yang dikabulkan hanya Rp 950 juta dan mau tidak mau kita harus menerima itu," tuturnya.
Mujiyo menjelaskan, dana tersebut sangat penting bagi Panwaslu Kubu Raya terutama untuk pembentukan jajarannya di bawah. Pasalnya pelaksanaan pilkada berlangsung tidak memilih tempat, karena pelaksanaanya langsung di seluruh wilayah di Kubu Raya.
"Oleh karena itu petugas kita harus dibentuk di seluruh wilayah, karena dana belum ada, otomatis kita hanya bisa sebatas koordinasi. Tapi untuk melegalkan mereka perlu ada pelatihan, bimtek dan sebagainya yang memerlukan dana," katanya.
Dia menambahkan, untuk menyikapi adanya kampanye di luar jadwal, pihaknya berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa secara formal. Sedangkan secara nonformal pihaknya mengharapkan adanya laporan dan temuan dari masyarakat Kubu Raya terkait kampanye yang dilakukan pasangan calon.
"Di lapangan belum sepenuhnya kita bentuk, untuk di lapangan yang kita anggap krusial sudah kita bentuk darurat, namun belum dibentuk secara resmi," kata Mujiyo.
Untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran pilkada, mau tidak mau pihaknya membentuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL) darurat lantaran tuntutan untuk melakukan pengawasan sudah harus dilakukan. Untuk melakukan pengawasan dan kegiatan panwaslu lainnya, pihaknya terpaksa mencari dana talangan dari luar.
"Keterbatasan dana ini juga menjadi kendala lantaran aktivitas dari pelapor dan pengawas kurang bisa maksimal. Karena akan ada setengah hati bekerja karena mereka merasa tidak jadi dilantik," katanya.
Namun demikian, pihaknya sudah memberikan pengertian dengan petugas yang ada di lapangan agar bekerja sesuai tupoksinya dan tidak perlu khawatir.
"Saya meyakinkan mereka untuk tetap bekerja dan akan dilantik nantinya," tuturnya.
Dia berharap kepada pemerintah Kubu Raya untuk segera mencairkan anggaran yang sudah dimasukkan panwaslu. Pasalnya hal tersebut bisa menunjang kinerja dari panwaslu agar lebih baik lagi.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013