Jakarta (Antara Kalbar) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisjahbana mengatakan pihaknya akan berupaya mempercepat proses konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), khususnya untuk kendaraan umum.
"Sebenarnya yang juga kami rasa perlu untuk dilakukan itu konversi BBM ke BBG, khususnya untuk angkutan umum dan kami sedang berupaya agar konversi ini dipercepat," kata Armida saat ditemui pada acara Halal Bi Halal di lingkungan Bappenas di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, tidak akan ada alokasi anggaran untuk kompensasi angkutan umum akibat kenaikan harga BBM karena tidak semua jenis angkutan umum mengalami kenaikan harga BBM yang sama.
"Karena kenaikan harga BBM yang dialami angkutan itu tidak tentu, kalau angkutan yang pakai solar kenaikan BBM-nya Rp1.000, tapi kalau yang pakai bensin naik Rp2.000. Memang yang berat angkutan umum yang pakai premium (bensin)," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, konversi penggunaan BBM ke BBG bagi angkutan umum merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.
"BBG ekuivalen-nya terhadap bensin per satu liter itu sekitar Rp3.600, kalau pakai bensin biasa kan Rp6.500 sehingga upaya konversi memang perlu dipercepat," katanya.
Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan bahwa pada akhir bulan September, Bappenas akan melakukan studi banding ke Thailand untuk mempelajari keberhasilan negara itu melakukan konversi energi.
"Setelah tugas ke Amerika, pulangnya saya berencana mampir ke Thailand untuk melihat dan berdiskusi dengan pejabat terkait disana mengenai kesuksesan mereka mengkonversi penggunaan BBM ke BBG untuk kendaraan umum," ungkapnya.
Armida mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan pihak perusahaan minyak negara di Thailand dan meninjau ke lapangan untuk melihat kunci keberhasilan konversi energi di negara tersebut.
"Jadi, kami akan mempelajari, mulai dari kendaraannya sampai dengan bengkelnya. Di Thailand, sampai di desa-desa kendaraan umumnya sudah menggunakan sistem mesin "dual fuel" (dua jenis bahan bakar), seperti taksi," jelasnya.
Kepala Bappenas itu mengatakan transformasi terkait kebijakan energi harus dilakukan agar anggaran negara tidak "membengkak" di masa mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Sebenarnya yang juga kami rasa perlu untuk dilakukan itu konversi BBM ke BBG, khususnya untuk angkutan umum dan kami sedang berupaya agar konversi ini dipercepat," kata Armida saat ditemui pada acara Halal Bi Halal di lingkungan Bappenas di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, tidak akan ada alokasi anggaran untuk kompensasi angkutan umum akibat kenaikan harga BBM karena tidak semua jenis angkutan umum mengalami kenaikan harga BBM yang sama.
"Karena kenaikan harga BBM yang dialami angkutan itu tidak tentu, kalau angkutan yang pakai solar kenaikan BBM-nya Rp1.000, tapi kalau yang pakai bensin naik Rp2.000. Memang yang berat angkutan umum yang pakai premium (bensin)," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, konversi penggunaan BBM ke BBG bagi angkutan umum merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.
"BBG ekuivalen-nya terhadap bensin per satu liter itu sekitar Rp3.600, kalau pakai bensin biasa kan Rp6.500 sehingga upaya konversi memang perlu dipercepat," katanya.
Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan bahwa pada akhir bulan September, Bappenas akan melakukan studi banding ke Thailand untuk mempelajari keberhasilan negara itu melakukan konversi energi.
"Setelah tugas ke Amerika, pulangnya saya berencana mampir ke Thailand untuk melihat dan berdiskusi dengan pejabat terkait disana mengenai kesuksesan mereka mengkonversi penggunaan BBM ke BBG untuk kendaraan umum," ungkapnya.
Armida mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan pihak perusahaan minyak negara di Thailand dan meninjau ke lapangan untuk melihat kunci keberhasilan konversi energi di negara tersebut.
"Jadi, kami akan mempelajari, mulai dari kendaraannya sampai dengan bengkelnya. Di Thailand, sampai di desa-desa kendaraan umumnya sudah menggunakan sistem mesin "dual fuel" (dua jenis bahan bakar), seperti taksi," jelasnya.
Kepala Bappenas itu mengatakan transformasi terkait kebijakan energi harus dilakukan agar anggaran negara tidak "membengkak" di masa mendatang.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013