Sintang (Antara Kalbar) - Pembentukan Provinsi Kapuas Raya belum nampak tanda-tanda muncul, meski sudah tujuh tahun perjuangannya. Ketua Forum Kajian Percepatan Pemekaran Pembangunan (FK3P) Timur Kalbar, Syech Mukaram Bansir menilai upaya pembentukan Kapuas Raya sudah terkontaminasi kepentingan politik antara Gubernur Kalbar, Cornelis dengan Bupati Sintang, Milton Crosby.
“Kalau keadaannya sudah seperti ini, sudah tidak murni lagi kepentingan rakyat,†katanya.
Dia menyatakan dirinya sebenarnya bosan bicara Kapuas Raya. Sebab bilang A-Z sekalipun jika sudah terkontaminasi oleh kepentingan politik maka akan sia-sia saja.
Ia pun sangat mengharapkan semua pihak baik gubernur maupun bupati untuk melepaskan kepentingan politiknya dalam mewujudkan Kapuas Raya.
“Jangan Kapuas Raya ini selalu dijadikan komoditas politik menjelang pemilu,†larangnya.
Syech mengingatkan dulu saat Sukiman, anggota DPR RI menjadi tim suksesnya SBY dalam Pilpres, dia pernah menjual Kapuas Raya sebagai komoditas politik. Anggota DPR RI ini pernah menjanjikan jika SBY menjadi Presiden maka Kapuas Raya akan terbentuk. “Tapi nyatanya janji tersebut hanya minyak angin,†ujarnya.
Karena itu, dia berpendapat sebaiknya Mendagri turun tangan mengatasi kemelut proses pembentukan Kapuas Raya. Mendagri sebaiknya menjadi penengah dengan melihat kepentingan yang lebih besar baik kepentingan masyarakat maupun secara nasional. Apalagi sudah ada grand desain nasional untuk Kalbar ini. “Lebih baik kembali saja ke grand desain nasional tersebut,†pinta Syech.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sintang, Sutarmin berpendapat sebaiknya Bupati Sintang melakukan pertemuan dengan seluruh bupati di timur Kalbar untuk menyatakan komitmennya kembali dalam pembentukan Kapuas Raya. Dia juga meminta Milton melibatkan masyarakat untuk melakukan pleser terhadap Pemprov Kalbar. “Kalau memang harus demo ya demo jika dialog sudah tidak bisa dilakukan,†katanya.
Sebab menurutnya jika kondisi ini terus dibiarkan maka akan menyebabkan Kapuas Raya tidak ada ujungnya. Untuk itu perlu dilakukan penyatuan langkah yang sama dari lima kabupaten. Saat ini, katanya ada kesan yang tidak kompak antar kabupaten yang dulu mengusung Kapuas Raya. “Perlu diingat perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan Sintang saja,†tegasnya.
Dia juga meminta DPR RI harus bersuara dan melakukan pleser di tingkat provinsi maupun pusat. “Kapuas Raya jangan hanya dijadikan jargon politik saja untuk pemilu,†tegasnya.
Tokoh pemuda Kabupaten Sintang, Morjiri mendesak Bupati Sintang menggerakan simpul-simpul masyarakat untuk melakukan gerakan rakyat sebagai upaya pleser terhadap Pemprov yang otoriter. “Sudah saatnya perlu ada gerakan rakyat agar semua tahu Kapuas Raya ini keinginan rakyat bukan keinginan Milton,†tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
“Kalau keadaannya sudah seperti ini, sudah tidak murni lagi kepentingan rakyat,†katanya.
Dia menyatakan dirinya sebenarnya bosan bicara Kapuas Raya. Sebab bilang A-Z sekalipun jika sudah terkontaminasi oleh kepentingan politik maka akan sia-sia saja.
Ia pun sangat mengharapkan semua pihak baik gubernur maupun bupati untuk melepaskan kepentingan politiknya dalam mewujudkan Kapuas Raya.
“Jangan Kapuas Raya ini selalu dijadikan komoditas politik menjelang pemilu,†larangnya.
Syech mengingatkan dulu saat Sukiman, anggota DPR RI menjadi tim suksesnya SBY dalam Pilpres, dia pernah menjual Kapuas Raya sebagai komoditas politik. Anggota DPR RI ini pernah menjanjikan jika SBY menjadi Presiden maka Kapuas Raya akan terbentuk. “Tapi nyatanya janji tersebut hanya minyak angin,†ujarnya.
Karena itu, dia berpendapat sebaiknya Mendagri turun tangan mengatasi kemelut proses pembentukan Kapuas Raya. Mendagri sebaiknya menjadi penengah dengan melihat kepentingan yang lebih besar baik kepentingan masyarakat maupun secara nasional. Apalagi sudah ada grand desain nasional untuk Kalbar ini. “Lebih baik kembali saja ke grand desain nasional tersebut,†pinta Syech.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sintang, Sutarmin berpendapat sebaiknya Bupati Sintang melakukan pertemuan dengan seluruh bupati di timur Kalbar untuk menyatakan komitmennya kembali dalam pembentukan Kapuas Raya. Dia juga meminta Milton melibatkan masyarakat untuk melakukan pleser terhadap Pemprov Kalbar. “Kalau memang harus demo ya demo jika dialog sudah tidak bisa dilakukan,†katanya.
Sebab menurutnya jika kondisi ini terus dibiarkan maka akan menyebabkan Kapuas Raya tidak ada ujungnya. Untuk itu perlu dilakukan penyatuan langkah yang sama dari lima kabupaten. Saat ini, katanya ada kesan yang tidak kompak antar kabupaten yang dulu mengusung Kapuas Raya. “Perlu diingat perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan Sintang saja,†tegasnya.
Dia juga meminta DPR RI harus bersuara dan melakukan pleser di tingkat provinsi maupun pusat. “Kapuas Raya jangan hanya dijadikan jargon politik saja untuk pemilu,†tegasnya.
Tokoh pemuda Kabupaten Sintang, Morjiri mendesak Bupati Sintang menggerakan simpul-simpul masyarakat untuk melakukan gerakan rakyat sebagai upaya pleser terhadap Pemprov yang otoriter. “Sudah saatnya perlu ada gerakan rakyat agar semua tahu Kapuas Raya ini keinginan rakyat bukan keinginan Milton,†tegasnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013