Pontianak(Antara Kalbar) - Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat daerah pemilihan Kalimantan Barat Bobby Chrisnawan bertekad mewujudkan pemekaran sebagai kunci untuk mensejahterakan serta mempercepat pembangunan di provinsi itu.
"Kalau terpilih, pemekaran wilayah di Kalbar akan menjadi konsentrasi utama agar terwujud seutuhnya," kata Bobby Chrisnawan di Pontianak, Kamis.
Ia juga akan menyediakan dua unit rumah di Jakarta sebagai tempat singgah bagi utusan masyarakat yang akan memperjuangkan pemekaran wilayah.
Menurut dia, idealnya Kalbar menjadi tiga provinsi serta pembentukan kabupaten di perbatasan terus digencarkan.
"Pertimbangannya, wilayah Kalbar yang sangat luas. Di perbatasan, pelayanan publik sulit dinikmati masyarakat karena terbatasnya pembangunan dan akses infrastruktur," ujar Bobby yang juga pengurus Hipmi itu.
Ia menambahkan, pembentukan daerah otonom baru untuk memeratakan "kue" pembangunan.
Sementara saat ini, pemekaran wilayah hanya menjadi slogan kosong sehingga sebagian masyarakat akhirnya patah semangat.
"Ini karena respon yang kurang dari pemerintah, termasuk juga anggota DPR RI dari Kalbar. Meski ada moratorium, buktinya daerah otonom baru terus bertambah," kata Bobby Chrisnawan yang juga Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Kalbar itu.
Hal itu menunjukkan bahwa daerah otonom baru harus mutlak diperjuangkan dan kebijakan moratorium bukan harga mati yang tidak dapat diubah.
"Dan ini yang kita lihat belum adanya upaya sungguh-sungguh dari DPR yang sekarang. Kalbar masih jauh tertinggal, jangan sekedar kehilangan batas negara, tetapi tidak pernah bicara tentang kehilangan warga negara," ujar dia.
Terlebih lagi, katanya, Kalbar mempunyai daerah perbatasan sebagai beranda negara sekaligus menunjukkan citra Indonesia.
"Untuk itu, saya siap mendorong dan fasilitasi tim, baik dari segi moral maupun material," kata dia menegaskan.
Ia juga bertekad untuk mengubah pola pikir masyarakat yang kini terkotak-kotak justru oleh perilaku para elit politik.
"Di Kalbar akhirnya isu itu menjadi sensitif, dan ujung-ujungnya, korbannya masyarakat bawah yang sangat merugikan kehidupan bernegara," kata Bobby Chrisnawan.
Selain itu, ia juga menilai belum terlindunginya investasi di Kalbar oleh regulasi. "Investasi makro dibutuhkan untuk menggairahkan ekonomi rakyat. Namun sayangnya dukungan pemerintah masih sangat minim, misalnya perizinan yang rumit, pungutan liar, proses yang lambat," kata Bobby yang berada di nomor urut 10 di daftar calon sementara DPR RI Partai Demokrat dapil Kalbar.
Kondisi itu akhirnya membuat investasi di Kalbar menjadi mahal. Belum lagi upaya provokasi yang menolak investasi sehingga banyak perusahaan besar yang batal masuk ke Kalbar.
"Padahal perusahaan besar diharapkan jadi penggerak bagi perusahaan kecil," kata Bobby Chrisnawan.
Ia pun bertekad melakukan berbagai perubahan mendasar kalau terpilih di kursi legislatif tingkat nasional.
(T011/Y008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kalau terpilih, pemekaran wilayah di Kalbar akan menjadi konsentrasi utama agar terwujud seutuhnya," kata Bobby Chrisnawan di Pontianak, Kamis.
Ia juga akan menyediakan dua unit rumah di Jakarta sebagai tempat singgah bagi utusan masyarakat yang akan memperjuangkan pemekaran wilayah.
Menurut dia, idealnya Kalbar menjadi tiga provinsi serta pembentukan kabupaten di perbatasan terus digencarkan.
"Pertimbangannya, wilayah Kalbar yang sangat luas. Di perbatasan, pelayanan publik sulit dinikmati masyarakat karena terbatasnya pembangunan dan akses infrastruktur," ujar Bobby yang juga pengurus Hipmi itu.
Ia menambahkan, pembentukan daerah otonom baru untuk memeratakan "kue" pembangunan.
Sementara saat ini, pemekaran wilayah hanya menjadi slogan kosong sehingga sebagian masyarakat akhirnya patah semangat.
"Ini karena respon yang kurang dari pemerintah, termasuk juga anggota DPR RI dari Kalbar. Meski ada moratorium, buktinya daerah otonom baru terus bertambah," kata Bobby Chrisnawan yang juga Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Kalbar itu.
Hal itu menunjukkan bahwa daerah otonom baru harus mutlak diperjuangkan dan kebijakan moratorium bukan harga mati yang tidak dapat diubah.
"Dan ini yang kita lihat belum adanya upaya sungguh-sungguh dari DPR yang sekarang. Kalbar masih jauh tertinggal, jangan sekedar kehilangan batas negara, tetapi tidak pernah bicara tentang kehilangan warga negara," ujar dia.
Terlebih lagi, katanya, Kalbar mempunyai daerah perbatasan sebagai beranda negara sekaligus menunjukkan citra Indonesia.
"Untuk itu, saya siap mendorong dan fasilitasi tim, baik dari segi moral maupun material," kata dia menegaskan.
Ia juga bertekad untuk mengubah pola pikir masyarakat yang kini terkotak-kotak justru oleh perilaku para elit politik.
"Di Kalbar akhirnya isu itu menjadi sensitif, dan ujung-ujungnya, korbannya masyarakat bawah yang sangat merugikan kehidupan bernegara," kata Bobby Chrisnawan.
Selain itu, ia juga menilai belum terlindunginya investasi di Kalbar oleh regulasi. "Investasi makro dibutuhkan untuk menggairahkan ekonomi rakyat. Namun sayangnya dukungan pemerintah masih sangat minim, misalnya perizinan yang rumit, pungutan liar, proses yang lambat," kata Bobby yang berada di nomor urut 10 di daftar calon sementara DPR RI Partai Demokrat dapil Kalbar.
Kondisi itu akhirnya membuat investasi di Kalbar menjadi mahal. Belum lagi upaya provokasi yang menolak investasi sehingga banyak perusahaan besar yang batal masuk ke Kalbar.
"Padahal perusahaan besar diharapkan jadi penggerak bagi perusahaan kecil," kata Bobby Chrisnawan.
Ia pun bertekad melakukan berbagai perubahan mendasar kalau terpilih di kursi legislatif tingkat nasional.
(T011/Y008)
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013