Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan sebanyak 44.000 orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada semester I 2013, karena sejumlah sektor industri mengalami pelemahan.
"Data PHK memperlihatkan bahwa sebanyak 44.000 orang mengalami PHK di sejumlah industri padat karya, terutama perusahaan bidang tekstil, sepatu, sandang dan kulit," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Armida menjelaskan tekanan industri padat pekerja ditambah kenaikan upah minimum provinsi yang relatif tinggi antara 2012-2013, menyebabkan sebagian besar perusahaan memilih mengurangi karyawan.
"Sebagian besar perusahaan memilih untuk mengganti sistem produksi dengan otomatisasi, apalagi di akhir 2012, beberapa sub sektor industri terutama padat pekerja, mengalami penurunan produksi," katanya.
Armida memastikan pemerintah berupaya untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja pada 2013-2014 melalui mekanisme ekonomi yang berkelanjutan, apalagi pemberian dana kompensasi infrastruktur desa Rp7,25 triliun telah diputuskan sejak Agustus 2013.
"Pertumbuhan ekonomi bagaimanapun tetap positif, tapi kesempatan kerjanya negatif. Untuk itu, pemerintah berusaha mempertahankan kesempatan kerja bagi pekerja yang sudah bekerja dan menghindarkan penutupan usaha dan PHK," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Data PHK memperlihatkan bahwa sebanyak 44.000 orang mengalami PHK di sejumlah industri padat karya, terutama perusahaan bidang tekstil, sepatu, sandang dan kulit," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Armida menjelaskan tekanan industri padat pekerja ditambah kenaikan upah minimum provinsi yang relatif tinggi antara 2012-2013, menyebabkan sebagian besar perusahaan memilih mengurangi karyawan.
"Sebagian besar perusahaan memilih untuk mengganti sistem produksi dengan otomatisasi, apalagi di akhir 2012, beberapa sub sektor industri terutama padat pekerja, mengalami penurunan produksi," katanya.
Armida memastikan pemerintah berupaya untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja pada 2013-2014 melalui mekanisme ekonomi yang berkelanjutan, apalagi pemberian dana kompensasi infrastruktur desa Rp7,25 triliun telah diputuskan sejak Agustus 2013.
"Pertumbuhan ekonomi bagaimanapun tetap positif, tapi kesempatan kerjanya negatif. Untuk itu, pemerintah berusaha mempertahankan kesempatan kerja bagi pekerja yang sudah bekerja dan menghindarkan penutupan usaha dan PHK," ucapnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013