Sungai Raya (Antara Kalbar) - Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kalimantan Barat menuntut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya, Rusman Ali-Hermanus untuk menempati janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye.
"Janji-janji kampanye yang disampaikan oleh pasangan yang dinyatakan menang oleh KPU Kabupaten Kubu Raya itu memiliki tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan bukan saja kepada masyarakat tetapi dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka dari itu pasangan ini sangat ditunggu aksinya oleh seluruh masyarakat terhadap janji-janjinya yang telah disampaikan," kata Ketua DPP LAKI Kalimantan Barat, Burhanudin Abdullah di Sungai Raya, Minggu.
Selain itu, lanjut Burhanudin diharapkan kepada bupati terpilih agar dapat menempatkan pejabat satuan kerja perangkat daerahnya yang sesuai dengan keahliannya.profesional.
"Kita berharap SKPD yang dipilih untuk menduduki jabatannya adalah orang yang benar-benar pro rakyat. Bupati harus berani melakukan penggantian SKPD yang selama ini kinerjanya dinilai masyarakat kurang baik," ucapnya.
Menurut Burhanudin ukuran keberhasilan bupati itu tergantung pada SKPD atau kabinet pemerintahan. Maka dari itu penempatan skpd adalah orang yang ahli dan punya komitmen untuk bersama sama memajukan pembangunan Kabupaten Kubu Raya sangat diperlukan. Bukan sebaliknya SKPD yang hanya pandai mencari muka dihadapan bupati. "Istilahnya asal bapak senang," tuturnya.
Dia menegaskan komitmen bupati bersama jajarannya termasuk SKPD Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya untuk tidak melakukan korupsi dan ikut serta dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan. Bahkan jika perlu seluruh pejabat SKPD harus menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi dan jika terbukti korupsi siap untuk mundur.
"Pembangunan yang dilaksanakan harus pro rakyat atau bermanfaat untuk kepentingan rakyat bukan pembangunan untuk kepentingan kelompok tertentu," katanya.
Burhanudin menyatakan bahwa pemerintah harus melayani masyarakat bukan untuk dilayani, dengan memangkas birokrasi yang berbelit belit dan mengurangi beban biaya yang menyengsarakan rakyat. Dan pemerintah harus mampu menggali sumber alam sebagai pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Kubu Raya, seperti memanfaatkan hasil pendapatan pendaratan perikanan, pelabuhan udara dan penyeberangan di Sungai Rengas-Wajo yang berdampak positif untuk kepentingan pembangunan di Kubu Raya.
Burhanudin pun memastikan pihaknya siap mengawasi dan mengawal kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di bawah kepemimpinan bupati baru.
"Jika terbukti ada korupsi laki siap dan komitmen untuk melakukan penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi," kata Burhanudin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Janji-janji kampanye yang disampaikan oleh pasangan yang dinyatakan menang oleh KPU Kabupaten Kubu Raya itu memiliki tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan bukan saja kepada masyarakat tetapi dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka dari itu pasangan ini sangat ditunggu aksinya oleh seluruh masyarakat terhadap janji-janjinya yang telah disampaikan," kata Ketua DPP LAKI Kalimantan Barat, Burhanudin Abdullah di Sungai Raya, Minggu.
Selain itu, lanjut Burhanudin diharapkan kepada bupati terpilih agar dapat menempatkan pejabat satuan kerja perangkat daerahnya yang sesuai dengan keahliannya.profesional.
"Kita berharap SKPD yang dipilih untuk menduduki jabatannya adalah orang yang benar-benar pro rakyat. Bupati harus berani melakukan penggantian SKPD yang selama ini kinerjanya dinilai masyarakat kurang baik," ucapnya.
Menurut Burhanudin ukuran keberhasilan bupati itu tergantung pada SKPD atau kabinet pemerintahan. Maka dari itu penempatan skpd adalah orang yang ahli dan punya komitmen untuk bersama sama memajukan pembangunan Kabupaten Kubu Raya sangat diperlukan. Bukan sebaliknya SKPD yang hanya pandai mencari muka dihadapan bupati. "Istilahnya asal bapak senang," tuturnya.
Dia menegaskan komitmen bupati bersama jajarannya termasuk SKPD Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya untuk tidak melakukan korupsi dan ikut serta dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan. Bahkan jika perlu seluruh pejabat SKPD harus menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi dan jika terbukti korupsi siap untuk mundur.
"Pembangunan yang dilaksanakan harus pro rakyat atau bermanfaat untuk kepentingan rakyat bukan pembangunan untuk kepentingan kelompok tertentu," katanya.
Burhanudin menyatakan bahwa pemerintah harus melayani masyarakat bukan untuk dilayani, dengan memangkas birokrasi yang berbelit belit dan mengurangi beban biaya yang menyengsarakan rakyat. Dan pemerintah harus mampu menggali sumber alam sebagai pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Kubu Raya, seperti memanfaatkan hasil pendapatan pendaratan perikanan, pelabuhan udara dan penyeberangan di Sungai Rengas-Wajo yang berdampak positif untuk kepentingan pembangunan di Kubu Raya.
Burhanudin pun memastikan pihaknya siap mengawasi dan mengawal kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di bawah kepemimpinan bupati baru.
"Jika terbukti ada korupsi laki siap dan komitmen untuk melakukan penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi," kata Burhanudin.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013