Sekadau (Antara Kalbar) - Sekolah-sekolah di Kabupaten Sekadau diingatkan untuk tidak memberlakukan pungutan-pungutan kepada para siswa, termasuk menjelang ujian, baik ujian sekolah maupun ujian nasional.
"Tidak ada lagi kabar sampai ke kita bahwa ada pungutan di sekolah-sekolah, dan ini sudah kita tegaskan. Terlebih, bagi sekolah-sekolah yang sudah mendapat alokasi dana BOS. Tidak boleh ada pungutan yang tidak jelas untuk siswa,†tegas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau, Djemain Burhan kepada pers di Sekadau.
Djemain mengingatkan, dana BOS sudah mengakomodasi sejumlah kegiatan operasional di sekolah penerima. Karenanya, kegiatan yang sudah didanai BOS tidak boleh dibebankan kepada pihak manapun, termasuk siswa.
Sementara itu, anggota komisi C DPRD Sekadau, Kamasi mengingatkan agar sekolah-sekolah tidak memberatkan siswa dengan pungutan-pungutan yang tidak jelas. Hal tersebut, kata Kamasi, hanya akan mencederai cita-cita pemerintah untuk mewujudkan sekolah gratis.
“Kalau ada pungutan, percuma pemerintah mencanangkan sekolah gratis. Sama saja melawan program pemerintah, Apalagi, dunia pendidikan sudah digebrak dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS yang sudah diterima oleh masing-masing sekolah dimaksudkan untuk menunjang kegiatan operasional sekolah," ungkapnya.
Dia melanjutkan, tidak ada alasan untuk meminta iuran dari siswa. Sekolah negeri dan swasta sama-sama dapat BOS.
"Kita membuat pengecualian jika ada hal-hal yang bersifat insidentil misalnya sumbangan untuk korban bencana alam. Namun demikian, pungutan itupun harus melalui persetujuan orang tua murid dan komite sekolah. Kalaupun ada, harus lewat persetujuan bersama. Tidak boleh secara sepihak oleh sekolah tanpa sepengetahuan orangtua dan komite. Kita juga berharap, sekolah-sekolah di Sekadau jangan sampai mengotori dunia pendidikan dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai terjadi lah yang seperti itu,†pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Tidak ada lagi kabar sampai ke kita bahwa ada pungutan di sekolah-sekolah, dan ini sudah kita tegaskan. Terlebih, bagi sekolah-sekolah yang sudah mendapat alokasi dana BOS. Tidak boleh ada pungutan yang tidak jelas untuk siswa,†tegas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau, Djemain Burhan kepada pers di Sekadau.
Djemain mengingatkan, dana BOS sudah mengakomodasi sejumlah kegiatan operasional di sekolah penerima. Karenanya, kegiatan yang sudah didanai BOS tidak boleh dibebankan kepada pihak manapun, termasuk siswa.
Sementara itu, anggota komisi C DPRD Sekadau, Kamasi mengingatkan agar sekolah-sekolah tidak memberatkan siswa dengan pungutan-pungutan yang tidak jelas. Hal tersebut, kata Kamasi, hanya akan mencederai cita-cita pemerintah untuk mewujudkan sekolah gratis.
“Kalau ada pungutan, percuma pemerintah mencanangkan sekolah gratis. Sama saja melawan program pemerintah, Apalagi, dunia pendidikan sudah digebrak dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS yang sudah diterima oleh masing-masing sekolah dimaksudkan untuk menunjang kegiatan operasional sekolah," ungkapnya.
Dia melanjutkan, tidak ada alasan untuk meminta iuran dari siswa. Sekolah negeri dan swasta sama-sama dapat BOS.
"Kita membuat pengecualian jika ada hal-hal yang bersifat insidentil misalnya sumbangan untuk korban bencana alam. Namun demikian, pungutan itupun harus melalui persetujuan orang tua murid dan komite sekolah. Kalaupun ada, harus lewat persetujuan bersama. Tidak boleh secara sepihak oleh sekolah tanpa sepengetahuan orangtua dan komite. Kita juga berharap, sekolah-sekolah di Sekadau jangan sampai mengotori dunia pendidikan dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai terjadi lah yang seperti itu,†pungkasnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014