Angka Putus Sekolah di Sekadau Masih Tinggi

Sekadau (Antara Kalbar) - Angka putus sekolah di Sekadau masih cukup tinggi. Kasus putus sekolah terbanyak di daerah kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Nanga Mahap.

"Kita tidak mengetahui secara persis berapa banyak kasus putus sekolah, yang saya dengar, di daerah Rawak, Nanga Taman dan Mahap yang paling banyak. Saya juga tidak tahu berapa persisnya. Diminta kepada instansi terkait melalui petugas-petugas teknis untuk berupaya mengumpulkan data-data putus sekolah. Hal itu diperlukan untuk menganalisis apa penyebab tingginya angka putus sekolah," kata Bupati Sekadau, Simon Petrus, usai mengukuhkan kepala sekolah se-Kabupaten Sekadau, Selasa (4/2).

Simon meminta para penilik sekolah yang baru dikukuhkan agar bersedia mendata anak-anak yang putus sekolah supaya kita tahu penyebabnya dan dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi serta upaya untuk menekan semakin tingginya angka putus sekolah.

"Saya pun tidak tahu apa penyebabnya. Ini yang harus kita cari tahu," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau, Djemain Burhan mengatakan ada banyak faktor yang mungkin menjadi pemicu putus sekolah. Meski belum berani memastikan, Djemain menyebut tingginya kasus pernikahan usia sekolah merupakan salah satu faktor.

“Tidak bisa kita tutup-tutupi, kasus perkawinan usia sekolah memang salah satu faktornya. Selain itu, pola pikir masyarakat juga perlu diubah. Dan kita mengakui masih ada pemikiran yang menganggap pendidikan tidak begitu penting. Pola pikir seperti itu, tidak benar," paparnya.

Dia melanjutkan, ada yang bilang, sarjana pun ujung-ujungnya noreh. Itu tidak benar. Pendidikan bukan hanya untuk mencari pekerjaan yang layak. Lebih dari itu, pendidikan berguna untuk menata hidup supaya lebih baik dan harus diingat, sekolah itu sangat penting.

"Jika ada kasus putus sekolah akibat kekurangan biaya,  para orangtua untuk proaktif berkoordinasi dengan pihaknya. Kalau memang tidak punya biaya, kan ada beasiswa dari Pemda. Jadi tidak ada alasan membiarkan anak putus sekolah karena tidak ada biaya,” pungkasnya.