Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertekad mengendalikan angka inflasi sepanjang tahun 2014 karena bernilai penting dan strategis bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.
"Ketidakstabilan inflasi dan inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat," kata Asisten II Setda Kalbar Lensus Kandri saat Rakorda Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kalbar di Singkawang, Minggu.
Ia mengakui, ada sejumlah pemicu inflasi di Kalbar, diantaranya distribusi yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan hambatan transportasi, selain itu, sebagian besar kebutuhan penduduk dipasok dari luar wilayah.
Pada 2012, angka inflasi tahunan di Kalbar 6,19 persen, namun pada 2013 naik menjadi 8,91 persen, jauh di atas target nasional yakni 4,5 persen.
"Salah satu penyebab tingginya inflasi tahun lalu karena kenaikan harga BBM subsidi yang wacananya mulai muncul sejak April," kata dia.
Terkait upaya pengendalian inflasi, tahun ini telah disusun berbagai program seperti rapat rutin, penyiapan kluster pangan strategis, serta mendorong pemerintah kabupaten untuk membentuk TPID.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalbar Hilman Tisnawan menambahkan, inflasi sangat penting bagi suatu negara.
"Dan pengendalian inflasi itu tidak semata-mata tugasnya BI," kata Hilman Tisnawan.
Ia melanjutkan, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat menurun sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.
"Masyarakat akan kesulitan memutuskan dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Hilman Tisnawan yang juga Ketua Harian TPID Provinsi Kalbar.
Ia menegaskan, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk ikut membantu mengendalikan inflasi.
Selain Kota Pontianak, di Kalbar yang sudah mempunyai TPID yakni Kota Singkawang, Kabupaten Sintang dan Pontianak.
(T011/S025)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Ketidakstabilan inflasi dan inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat," kata Asisten II Setda Kalbar Lensus Kandri saat Rakorda Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kalbar di Singkawang, Minggu.
Ia mengakui, ada sejumlah pemicu inflasi di Kalbar, diantaranya distribusi yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan hambatan transportasi, selain itu, sebagian besar kebutuhan penduduk dipasok dari luar wilayah.
Pada 2012, angka inflasi tahunan di Kalbar 6,19 persen, namun pada 2013 naik menjadi 8,91 persen, jauh di atas target nasional yakni 4,5 persen.
"Salah satu penyebab tingginya inflasi tahun lalu karena kenaikan harga BBM subsidi yang wacananya mulai muncul sejak April," kata dia.
Terkait upaya pengendalian inflasi, tahun ini telah disusun berbagai program seperti rapat rutin, penyiapan kluster pangan strategis, serta mendorong pemerintah kabupaten untuk membentuk TPID.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalbar Hilman Tisnawan menambahkan, inflasi sangat penting bagi suatu negara.
"Dan pengendalian inflasi itu tidak semata-mata tugasnya BI," kata Hilman Tisnawan.
Ia melanjutkan, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat menurun sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.
"Masyarakat akan kesulitan memutuskan dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Hilman Tisnawan yang juga Ketua Harian TPID Provinsi Kalbar.
Ia menegaskan, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk ikut membantu mengendalikan inflasi.
Selain Kota Pontianak, di Kalbar yang sudah mempunyai TPID yakni Kota Singkawang, Kabupaten Sintang dan Pontianak.
(T011/S025)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014