Pontianak (Antara Kalbar) - Alokasi anggaran sektor pertanian untuk Provinsi Kalimantan Barat berkurang sekitar Rp100 miliar seiring target penghematan Rp100 triliun oleh pemerintah pusat.
"Dengan anggaran yang ada saja, kita kesulitan memenuhi target produksi, apalagi kalau dipotong," kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar Hazairin di Pontianak, Jumat.
Menurut Hazairin, anggaran tersebut termasuk untuk tanaman pangan, lahan dan air serta hortikultura.
Ia melanjutkan, anggaran yang seluruhnya dari pemerintah pusat itu seyogyanya digunakan untuk mengurangi beban petani.
"Idealnya, satu hektare sawah itu butuh Rp7 juta. Nah, disini peran pemerintah mengurangi beban petani, misalnya dengan bantuan benih, dan sebagainya," ujar dia.
Namun karena sebagian kewajiban beban itu dikurangi, mau tidak mau petani harus bersikap lebih mandiri.
Di sisi lain, pemerintah mempunyai target surplus 10 juta ton beras dimana Kalbar termasuk di dalam provinsi yang ikut membantu memenuhinya.
"Kalbar targetnya produksi gabah kering giling 1,5 juta ton," kata Hazairin.
Ia pesimis target nasional dapat terpenuhi dengan pemotongan tersebut. Secara nasional, target penghematan anggaran untuk sektor pertanian mencapai Rp3 triliun.
Sebelum pemotongan tersebut, alokasi anggaran sektor pertanian untuk Kalbar mencapai Rp200 miliar.
"Kalau mengandalkan APBD, kemampuan kita terbatas. Dampaknya tidak hanya dirasakan tingkat provinsi, tapi juga ke kabupaten kota," katanya.
Ia pun kerap mendapat pertanyaan dari rekan-rekannya di kabupaten kota. "Tapi ini akan tetap kita perjuangkan di tingkat pusat supaya tidak terjadi," kata Hazairin.
***2***
T011
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014