Pontianak, (Antara Kalbar) - Komisi I DPR-RI akan memperjuangkan pembangunan pangkalan militer di wilayah Temajuk, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, saat pembahasan rencana strategis bidang pertahanan keamanan di Jakarta, Senin (2/6).
"Senin depan kami akan membicarakan masalah ini dengan kementerian terkait," kata anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo di Pontianak, Jumat.
Ia melanjutkan, Komisi I DPR telah meninjau wilayah perbatasan di Kalimantan Utara dan Kalbar.
"Dan, ada yang perlu mendapat perhatian dari pusat karena terjadi ketidakimbangan kekurangan," kata dia.
Menurut dia, hasil temuan di lapangan itu segera diangkat ke tingkat pusat karena menjadi mandat rakyat.
"Kalau tidak didukung pusat, wilayah kita bisa tergerus," ujar dia.
Ia sendiri menilai tindakan pihak Malaysia membangun rambu suar di Tanjung Datuk, Desa Temajuk, seperti "meledek" Indonesia. "Namun, tetap harus disikapi secara arif dan bijak," katanya.
Ia tidak memungkiri isu seputar perbatasan telah disampaikan beberapa waktu lalu namun tidak ada anggapan sehingga muncullah pembangunan rambu suar tersebut.
"Untuk itu, pembangunan pangkalan militer dan pergeseran alutsista harus segera dilakukan," kata mantan Pangdam I Bukit Barisan yang kini bergabung dengan PDI Perjuangan itu.
Di Kalbar, ujar dia, ada sekitar 300 kilometer wilayah perbatasan yang tidak memiliki penjagaan sehingga banyak jalan-jalan tikus yang membuat ketahanan daerah berkurang.
Munculnya kasus rambu suar di Tanjung Datuk juga membuat Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk menuntaskan masalah batas wilayah dengan 10 negara tetangga.
***1***
T011
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Senin depan kami akan membicarakan masalah ini dengan kementerian terkait," kata anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo di Pontianak, Jumat.
Ia melanjutkan, Komisi I DPR telah meninjau wilayah perbatasan di Kalimantan Utara dan Kalbar.
"Dan, ada yang perlu mendapat perhatian dari pusat karena terjadi ketidakimbangan kekurangan," kata dia.
Menurut dia, hasil temuan di lapangan itu segera diangkat ke tingkat pusat karena menjadi mandat rakyat.
"Kalau tidak didukung pusat, wilayah kita bisa tergerus," ujar dia.
Ia sendiri menilai tindakan pihak Malaysia membangun rambu suar di Tanjung Datuk, Desa Temajuk, seperti "meledek" Indonesia. "Namun, tetap harus disikapi secara arif dan bijak," katanya.
Ia tidak memungkiri isu seputar perbatasan telah disampaikan beberapa waktu lalu namun tidak ada anggapan sehingga muncullah pembangunan rambu suar tersebut.
"Untuk itu, pembangunan pangkalan militer dan pergeseran alutsista harus segera dilakukan," kata mantan Pangdam I Bukit Barisan yang kini bergabung dengan PDI Perjuangan itu.
Di Kalbar, ujar dia, ada sekitar 300 kilometer wilayah perbatasan yang tidak memiliki penjagaan sehingga banyak jalan-jalan tikus yang membuat ketahanan daerah berkurang.
Munculnya kasus rambu suar di Tanjung Datuk juga membuat Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk menuntaskan masalah batas wilayah dengan 10 negara tetangga.
***1***
T011
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014