Jakarta (Antara Kalbar) - Kementerian Kehutanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp124,37 miliar untuk pengendalian kebakaran hutan tahun 2014.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat, mengatakan ancaman El Nino yang dikuatirkan mengakibatkan kemarau panjang diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus-November 2014.
"Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi musim kemarau tahun ini tidak separah 1997 yang memicu kebakaran hutan dan lahan terparah selama 17 tahun terakhir, namun kita tetap harus waspada. Kebakaran hutan dan lahan yang sebagian besar dipicu perambahan kawasan hutan harus dihentikan dari jauh hari," katanya dalam dialog bertema "Kebakaran Lahan, Siapa dirugikan?".
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) itu, Zulkifli mengakui anggaran kebakaran hutan selama ini hanya Kementerian Kehutanan yang menyediakan sedangkan kementerian atau lembaga lain tidak ada.
Sedangkan Pemerintah Daerah Riau, tambahnya, menyediakan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Oleh karena itu, Menhut mengajak kementerian ataupun lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian turut mengalokasikan anggarannya untuk pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
"Kami juga meminta kepada swasta termasuk perusahaan untuk memberikan dukungan dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan ini," katanya.
Menurut dia, pihaknya akan berkoordinasi di antaranya dengan BMKG, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan BNPB untuk menyiapkan dengan baik dampak El Nino.
Sementara itu Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto merinci anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kebakaran hutan tersebut meliputi untuk pusat Rp32,1 miliar, taman nasional (TN) Rp24,87 miliar, Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Rp58 miliar dan dinas kehutanan di daerah Rp9,42 miliar.
Pihaknya telah mengirimkan Surat Menhut kepada Para Gubernur di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tentang batas toleransi hotspot dan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan 2014.
Selain itu Surat Menhut kepada Para Gubernur di 10 Provinsi rawan perihal peta rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi.
Sementara kesiapan SDM terdiri 1.755 personil Manggala Agni dan 7.849 orang/345 kelompok Masyarakat Peduli Api di 23 provinsi
"Kami juga melakukan penyuluhan, pendamping desa, groundcheck hotspot, patroli dan pemadaman sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Upaya lain yakni deteksi awal yang cepat, tepat dan menunjukkan spasial yang akurat, kemudian melibatkan para pemangku kepentingan di lokasi, termasuk keterlibatan masyarakat secara aktif melalui wadah masyarakat peduli api.
Selain itu, sosialisasi lokasi-lokasi yang rawan kebakaran dan penggunaan teknologi pembukaan lahan yang ramah lingkungan Penerapan hukum bagi pelaku pembakaran lahan secara tegas.
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi menyatakan harus didorong penegakan hukum berdasarkan data teknologi satelit yang memiliki data lengkap mengenai titik api jika terjadi kebakaran.
Menurut dia, pemetaan area konflik yang menjadi konsentrasi titik kebakaran, dan tidak ada di peta milik Kementerian Kehutanan, yang memiliki data adalah perusahaan.
Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup dan UKP4 dapat menggunakan data berdasarkan data 1 titik kebakaran dibanding 250.000 hektare atau tahun berjalan.
Elfian mengakui, pada kenyataannya Indonesia dapat mengantisipasi El Nino yang dampaknya luar biasa, termasuk kebakaran hutan dan kekeringan.
(S025/R. Chaidir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat, mengatakan ancaman El Nino yang dikuatirkan mengakibatkan kemarau panjang diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus-November 2014.
"Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi musim kemarau tahun ini tidak separah 1997 yang memicu kebakaran hutan dan lahan terparah selama 17 tahun terakhir, namun kita tetap harus waspada. Kebakaran hutan dan lahan yang sebagian besar dipicu perambahan kawasan hutan harus dihentikan dari jauh hari," katanya dalam dialog bertema "Kebakaran Lahan, Siapa dirugikan?".
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) itu, Zulkifli mengakui anggaran kebakaran hutan selama ini hanya Kementerian Kehutanan yang menyediakan sedangkan kementerian atau lembaga lain tidak ada.
Sedangkan Pemerintah Daerah Riau, tambahnya, menyediakan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Oleh karena itu, Menhut mengajak kementerian ataupun lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian turut mengalokasikan anggarannya untuk pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
"Kami juga meminta kepada swasta termasuk perusahaan untuk memberikan dukungan dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan ini," katanya.
Menurut dia, pihaknya akan berkoordinasi di antaranya dengan BMKG, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan BNPB untuk menyiapkan dengan baik dampak El Nino.
Sementara itu Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto merinci anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kebakaran hutan tersebut meliputi untuk pusat Rp32,1 miliar, taman nasional (TN) Rp24,87 miliar, Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Rp58 miliar dan dinas kehutanan di daerah Rp9,42 miliar.
Pihaknya telah mengirimkan Surat Menhut kepada Para Gubernur di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tentang batas toleransi hotspot dan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan 2014.
Selain itu Surat Menhut kepada Para Gubernur di 10 Provinsi rawan perihal peta rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi.
Sementara kesiapan SDM terdiri 1.755 personil Manggala Agni dan 7.849 orang/345 kelompok Masyarakat Peduli Api di 23 provinsi
"Kami juga melakukan penyuluhan, pendamping desa, groundcheck hotspot, patroli dan pemadaman sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Upaya lain yakni deteksi awal yang cepat, tepat dan menunjukkan spasial yang akurat, kemudian melibatkan para pemangku kepentingan di lokasi, termasuk keterlibatan masyarakat secara aktif melalui wadah masyarakat peduli api.
Selain itu, sosialisasi lokasi-lokasi yang rawan kebakaran dan penggunaan teknologi pembukaan lahan yang ramah lingkungan Penerapan hukum bagi pelaku pembakaran lahan secara tegas.
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi menyatakan harus didorong penegakan hukum berdasarkan data teknologi satelit yang memiliki data lengkap mengenai titik api jika terjadi kebakaran.
Menurut dia, pemetaan area konflik yang menjadi konsentrasi titik kebakaran, dan tidak ada di peta milik Kementerian Kehutanan, yang memiliki data adalah perusahaan.
Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup dan UKP4 dapat menggunakan data berdasarkan data 1 titik kebakaran dibanding 250.000 hektare atau tahun berjalan.
Elfian mengakui, pada kenyataannya Indonesia dapat mengantisipasi El Nino yang dampaknya luar biasa, termasuk kebakaran hutan dan kekeringan.
(S025/R. Chaidir)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014