Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengingatkan pamong praja muda dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan dan aparatur yang bersih.
Menurut Christiandy Sanjaya saat dihubungi di Pontianak, Sabtu, para lulusan IPDN merupakan orang-orang pilihan.
"Mereka telah melalui berbagai tes, ujian dan seleksi lainnya dari masing-masing daerah, barulah dapat masuk ke kampus IPDN," katanya.
Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengukuhkan dan melantik 46 orang PNS Pamong Praja Muda. Mereka nantinya akan bertugas di daerah masing-masing di Kalbar.
Ia menambahkan, penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah diarahkan guna terwujudnya tata kelola yang bersih.
Ia melanjutkan, untuk mewujudkannya pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional reformasi birokrasi yang keberhasilannya ditentukan oleh perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Perubahan tersebut ke arah terwujudnya sikap dan perilaku yang berorientasi pada upaya penegakan azas-azas umum penyelenggaraan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan.
Ia mengakui, sejak bergulirnya reformasi, Indonesia telah banyak mengalami perubahan dalam rangka pencapaian pembangunan khususnya di daerah yang telah berjalan dengan baik.
Hubungan pemerintah pusat dan daerah yang berjalan dengan baik serta bersama-sama memperbaiki ketimpangan di daerah dan meratakan pembangunan untuk semua.
Diharapkan pula, berbagai kebijakan yang ditempuh kemudian harus memikirkan kepentingan rakyat namun juga dapat disosialisasikan terlebih dahulu sehingga masyarakat mengerti dan pembangunan bangsa menjadi lebih maju dan sejahtera.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menurut Christiandy Sanjaya saat dihubungi di Pontianak, Sabtu, para lulusan IPDN merupakan orang-orang pilihan.
"Mereka telah melalui berbagai tes, ujian dan seleksi lainnya dari masing-masing daerah, barulah dapat masuk ke kampus IPDN," katanya.
Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengukuhkan dan melantik 46 orang PNS Pamong Praja Muda. Mereka nantinya akan bertugas di daerah masing-masing di Kalbar.
Ia menambahkan, penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah diarahkan guna terwujudnya tata kelola yang bersih.
Ia melanjutkan, untuk mewujudkannya pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional reformasi birokrasi yang keberhasilannya ditentukan oleh perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Perubahan tersebut ke arah terwujudnya sikap dan perilaku yang berorientasi pada upaya penegakan azas-azas umum penyelenggaraan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan.
Ia mengakui, sejak bergulirnya reformasi, Indonesia telah banyak mengalami perubahan dalam rangka pencapaian pembangunan khususnya di daerah yang telah berjalan dengan baik.
Hubungan pemerintah pusat dan daerah yang berjalan dengan baik serta bersama-sama memperbaiki ketimpangan di daerah dan meratakan pembangunan untuk semua.
Diharapkan pula, berbagai kebijakan yang ditempuh kemudian harus memikirkan kepentingan rakyat namun juga dapat disosialisasikan terlebih dahulu sehingga masyarakat mengerti dan pembangunan bangsa menjadi lebih maju dan sejahtera.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014