Jakarta (Antara Kalbar) - Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berharap rumah sakit dan klinik yang bekerja sama bisa diperbanyak sehingga memudahkan masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan.
"Dalam keadaan darurat, orang pasti akan memilih rumah sakit terdekat. Kalau tidak semua rumah sakit melayani BPJS, tentu akan menyusahkan masyarakat," kata Didik Suhartono (57) di Jakarta, Minggu.
Didik otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan karena sebelumnya menjadi peserta Askes. Dia sudah pernah merasakan layanan kesehatan BPJS Kesehatan ketika harus dirawat dan menjalani operasi tumor usus.
Pensiunan pegawai negeri sipil juga mengeluhkan obat dan alat kesehatan yang harus diambil sendiri oleh pasien atau keluarganya, tidak boleh oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya.
Hal itu, kata dia, berbeda dengan pelayanan di rumah sakit untuk pasien non-BPJS yang ketersediaan obat dan alat kesehatan relatif lebih mudah karena pasien harus menyerahkan deposit terlebih dahulu saat awal masuk rumah sakit.
"Kalau pasien non-BPJS yang sudah deposit uang, pihak rumah sakit mudah sekali menyediakan obat. Kalau pasien BPJS, harus diambil sendiri. Bagaimana kalau pasien tidak ada keluarga yang mendampingi dan tidak bisa mengambil sendiri," tuturnya.
Didik juga mengeluhkan kualitas alat kesehatan yang diberikan BPJS. Karena penanganan penyakitnya belum usai, Didik harus dibuatkan "colostomy" atau anus buatan di perutnya untuk sementara.
Nah, kantong "colostomy" yang disediakan BPJS Kesehatan untuk menampung kotoran ternyata mudah terlepas karena perekatnya kurang melekat dengan kulit. Selain itu, kantong "colostomy" yang disediakan juga hanya bisa digunakan satu kali pakai.
"Akhirnya saya membeli sendiri kantong 'colostomy' yang bisa merekat lebih kuat dan tidak sekali pakai sehingga lebih praktis digunakan bila bepergian," katanya.
(D018/Z. Abdullah)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Dalam keadaan darurat, orang pasti akan memilih rumah sakit terdekat. Kalau tidak semua rumah sakit melayani BPJS, tentu akan menyusahkan masyarakat," kata Didik Suhartono (57) di Jakarta, Minggu.
Didik otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan karena sebelumnya menjadi peserta Askes. Dia sudah pernah merasakan layanan kesehatan BPJS Kesehatan ketika harus dirawat dan menjalani operasi tumor usus.
Pensiunan pegawai negeri sipil juga mengeluhkan obat dan alat kesehatan yang harus diambil sendiri oleh pasien atau keluarganya, tidak boleh oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya.
Hal itu, kata dia, berbeda dengan pelayanan di rumah sakit untuk pasien non-BPJS yang ketersediaan obat dan alat kesehatan relatif lebih mudah karena pasien harus menyerahkan deposit terlebih dahulu saat awal masuk rumah sakit.
"Kalau pasien non-BPJS yang sudah deposit uang, pihak rumah sakit mudah sekali menyediakan obat. Kalau pasien BPJS, harus diambil sendiri. Bagaimana kalau pasien tidak ada keluarga yang mendampingi dan tidak bisa mengambil sendiri," tuturnya.
Didik juga mengeluhkan kualitas alat kesehatan yang diberikan BPJS. Karena penanganan penyakitnya belum usai, Didik harus dibuatkan "colostomy" atau anus buatan di perutnya untuk sementara.
Nah, kantong "colostomy" yang disediakan BPJS Kesehatan untuk menampung kotoran ternyata mudah terlepas karena perekatnya kurang melekat dengan kulit. Selain itu, kantong "colostomy" yang disediakan juga hanya bisa digunakan satu kali pakai.
"Akhirnya saya membeli sendiri kantong 'colostomy' yang bisa merekat lebih kuat dan tidak sekali pakai sehingga lebih praktis digunakan bila bepergian," katanya.
(D018/Z. Abdullah)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014