Jakarta (Antara Kalbar) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sekitar 50 perusahaan di Tanah Air tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada karyawannya.
"Perusahaan yang tidak bayar tersebut pekerja alih daya PLN di Aceh, Cianjur, Bekasi dan lainnya, kemudian PT Koyama, PT IPM, PT Indofood Purwakarta, dan lainnya," ujar Said Iqbal di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan modus klasik yang dipakai pengusaha agar tidak bayar THR, adalah memberhentikan pekerja alih daya dan kontrak sebelum H-7. Pengusaha memberi THR ala kadarnya dan diiringi intimidasi pada pekerja tersebut, bahwa mereka tidak diperpanjang kontraknya setelah lebaran.
"Anehnya, pihak Disnaker tidak pernah memberi sanksi pada pengusaha walaupun sudah dilaporkan oleh buruh. Buruh menjadi malas melaporkan perilaku buruk pengusaha itu."
KSPI mendesak pemerintah mengubah Kepmenaker 4/1994 tentang THR menjadi Kepres atau PP dengan memasukkan pasal sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak bayar THR.
"Cabut izin usaha perusahaan bila perusahaan tidak bayar THR," tukas dia.
KSPI juga membentuk posko pengaduan THR di 20 provinsi di Tanah Air.
Seorang buruh alih daya, Susanto, mengakui dirinya tidak mendapatkan THR setiap tahunnya.
"Hanya ada sumbangan dari karyawan tetap untuk uang THR kami," cetus Susanto.
(I025/R. Chaidir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Perusahaan yang tidak bayar tersebut pekerja alih daya PLN di Aceh, Cianjur, Bekasi dan lainnya, kemudian PT Koyama, PT IPM, PT Indofood Purwakarta, dan lainnya," ujar Said Iqbal di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan modus klasik yang dipakai pengusaha agar tidak bayar THR, adalah memberhentikan pekerja alih daya dan kontrak sebelum H-7. Pengusaha memberi THR ala kadarnya dan diiringi intimidasi pada pekerja tersebut, bahwa mereka tidak diperpanjang kontraknya setelah lebaran.
"Anehnya, pihak Disnaker tidak pernah memberi sanksi pada pengusaha walaupun sudah dilaporkan oleh buruh. Buruh menjadi malas melaporkan perilaku buruk pengusaha itu."
KSPI mendesak pemerintah mengubah Kepmenaker 4/1994 tentang THR menjadi Kepres atau PP dengan memasukkan pasal sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak bayar THR.
"Cabut izin usaha perusahaan bila perusahaan tidak bayar THR," tukas dia.
KSPI juga membentuk posko pengaduan THR di 20 provinsi di Tanah Air.
Seorang buruh alih daya, Susanto, mengakui dirinya tidak mendapatkan THR setiap tahunnya.
"Hanya ada sumbangan dari karyawan tetap untuk uang THR kami," cetus Susanto.
(I025/R. Chaidir)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014