Jakarta (Antara Kalbar) - Bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia menolak RUU Pilkada melalui DPRD karena merupakan kemunduran demokrasi dengan mengunci hak memilih rakyat secara langsung.
"Semua bupati dan wali kota sudah sepakat bahwa kami menolak RUU Pilkada lewat DPRD. Melalui Apkasi dan Apeksi ini tergabung kepala daerah dari berbagai macam partai politik," kata Ketua Apkasi, yang juga Bupati Kutai Timur, Isran Noor di Jakarta, Kamis.
Isran mengatakan usulan pilkada lewat DPRD tersebut mencederai sistem demokrasi yang terbangun baik sejak diberlakukan pemilihan secara langsung pasca-orde baru.
"Bupati dan wali kota ini adalah punya rakyat, maka kami ini menjadi representasi rakyat yang tidak ingin hak asasi memilih itu diambil alih oleh parpol di DPRD," kata Isran usai Rakernas Luar Biasa Apkasi-Apeksi.
Isran juga mengatakan jika pilkada lewat DPRD alih-alih menghemat anggaran, justru membuat praktik politik uang di kalangan anggota dewan akan semakin besar.
Oleh karena itu, menurut dia, untuk menekan biaya politik berlebihan dalam pilkada adalah bukan dengan mengubah sistem demokrasi melainkan memperbaiki teknis pelaksanaannya.
"Nilai demokrasi itu tidak bisa diukur dengan anggaran, nilai demokrasi itu adalah hak asasi. Selama ini, adanya kapala daerah yang korupsi itu karena tidak ada sistem yang dapat mencegah tindak pidana itu terjadi. Banyak yang tidak menyadari bahwa itu perbuatan korupsi," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD merupakan pelanggaran hak konstitusi dan kedaulatan rakyat seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
"Dalam UUD 1945 disampaikan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yakni dengan memilih pemimpin mereka tanpa perantara. Ketika itu ada perantara dalam pemilihan, maka akan terjadi banyak penyimpangan," kata Ridwan.
Apkasi dan Apeksi menggelar Rakornas Luar Biasa untuk ketiga kalinya, setelah di Bali dan Manado, guna menyampaikan sikap keras mereka dalam menolak rencana sistem pilkada lewat DPRD seperti diusulkan sebagian besar fraksi di DPR RI.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Semua bupati dan wali kota sudah sepakat bahwa kami menolak RUU Pilkada lewat DPRD. Melalui Apkasi dan Apeksi ini tergabung kepala daerah dari berbagai macam partai politik," kata Ketua Apkasi, yang juga Bupati Kutai Timur, Isran Noor di Jakarta, Kamis.
Isran mengatakan usulan pilkada lewat DPRD tersebut mencederai sistem demokrasi yang terbangun baik sejak diberlakukan pemilihan secara langsung pasca-orde baru.
"Bupati dan wali kota ini adalah punya rakyat, maka kami ini menjadi representasi rakyat yang tidak ingin hak asasi memilih itu diambil alih oleh parpol di DPRD," kata Isran usai Rakernas Luar Biasa Apkasi-Apeksi.
Isran juga mengatakan jika pilkada lewat DPRD alih-alih menghemat anggaran, justru membuat praktik politik uang di kalangan anggota dewan akan semakin besar.
Oleh karena itu, menurut dia, untuk menekan biaya politik berlebihan dalam pilkada adalah bukan dengan mengubah sistem demokrasi melainkan memperbaiki teknis pelaksanaannya.
"Nilai demokrasi itu tidak bisa diukur dengan anggaran, nilai demokrasi itu adalah hak asasi. Selama ini, adanya kapala daerah yang korupsi itu karena tidak ada sistem yang dapat mencegah tindak pidana itu terjadi. Banyak yang tidak menyadari bahwa itu perbuatan korupsi," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD merupakan pelanggaran hak konstitusi dan kedaulatan rakyat seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
"Dalam UUD 1945 disampaikan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yakni dengan memilih pemimpin mereka tanpa perantara. Ketika itu ada perantara dalam pemilihan, maka akan terjadi banyak penyimpangan," kata Ridwan.
Apkasi dan Apeksi menggelar Rakornas Luar Biasa untuk ketiga kalinya, setelah di Bali dan Manado, guna menyampaikan sikap keras mereka dalam menolak rencana sistem pilkada lewat DPRD seperti diusulkan sebagian besar fraksi di DPR RI.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014