Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengakui rencana kenaikan harga bahan bakar minyak besubsidi pada 2015 akan mempengaruhi kebijakan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

"Berdasarkan data empiris, kenaikan harga BBM subsidi yang terjadi 2005-2006 dan 2012-2013 menyebabkan angka kemiskinan naik," kata Christiandy Sanjaya pada rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis.

Namun, persentase penduduk miskin di Kalbar selalu lebih rendah dibanding angka nasional.

Pada 2002 misalnya, persentase penduduk miskin Kalbar sebesar 15,46 persen, sementara nasional 18,20 persen.

Kemudian pada Maret 2014, persentase penduduk miskin Kalbar 8,54 persen, lebih rendah dibanding nasional 11,25 persen.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalbar, ditargetkan pengurangan persentase penduduk miskin sampai 4,42 persen pada tahun 2018.

"Sementara titik awal di angka 8,54 persen," kata Christiandy Sanjaya.

Meski secara umum posisi Kalbar relatif cukup baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia, tetapi terhadap provinsi lain di Kalimantan, Kalbar masih di tingkatan lebih besar persentase penduduk miskinnya.

"Terlebih lagi kalau terjadi kenaikan harga BBM subsidi, sehingga dibutuhkan sinergi kabupaten dan kota untuk mengantisipasi angka kemiskinan yang meningkat," kata dia.

Sedangkan berdasarkan angka per kabupaten, tingkat kemiskinan di tiga kabupaten pada tahun 2013 di atas rata-rata nasional sebesar 11,46 persen. Kemudian, tujuh kabupaten yang berada di atas rata-rata provinsi pada tahun 2013 yang sebesar 8,74 persen.

Namun dua daerah, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, masih tetap dapat menurunkan persentase penduduk miskin ketika daerah lain mengalami peningkatan.

(T011/N002)

Pewarta: Teguh Imam Wibowo

Editor : Nurul Hayat


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014