Medan (Antara Kalbar) - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) meminta eksportir berhati-hati atau mewaspadai kontrak baru di triwulan IV ini agar tidak merugi lebih besar dan bersama-sama membantu meningkatkan harga jual..
"Imbauan untuk berhati-hati menandatangani kontrak baru itu sudah dikeluarkan DPP Gapkindo tertanggal 26 September 2014," kata Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah di Medan, Jumat.
Menurut Edy, DPP Gapkindo menilai imbauan itu sangat penting setelah melihat fakta di lapangan bahwa sebagian eksportir anggota asosiasi itu melakukan kontrak dagang dengan harga di bawah 1,5 dolar AS per kg.
Sikap itu diduga karena pengusaha khawatir merugi lebih besar dengan melihat tren harga yang masih terus melemah.
Mengutip isi surat DPP Gapkindo yang ditandatangani Ketua Umum Daud Husni Bastari, Edy menyebutkan, imbauan itu juga mengacu pada adanya tendensi penurunan stok karet dunia serta proses gugur daun yang masih terus berlangsung.
Diharapkan dengan terjadinya penurunan stok, maka harga jual bisa naik.
DPP Gapkindo menilai dengan sikap kebersamaan anggota Gapkindo itu diharapkan upaya pelemahan harga karet dapat ditekan.
Surat DPP Gapkindo untuk para anggota melalui kantor cabang Gapkindo daerah tersebut ditembuskan antara lain ke Dirjen KPI Kemendag, Dirjen Daglu Kemendag dan Dirjen P2HP Kementan.
Edy menegaskan, di luar imbauan ke anggota, Gapkindo berharap Pemerintah bisa meniru langkah Vietnam yang membantu petani mempertahankan bahkan menambah luasan tanaman meski harga sedang anjlok.
Di Vietnam, daerah di sekitaran dataran tinggi tengahnya sedang meningkatkan luas kebun karet dengan menggunakan teknologi maju dalam penanaman dan pemeliharaan.
Selain itu, Pemerintah Vietnam gencar mengusulkan dan membantu petani melakukan tumpangsari yang bisa meningkatkan pendapatan dan termasuk menyuburkan tanah.
"Harusnya langkah Vietnam itu bisa ditiru Indonesia. Jangan seperti dewasa ini yang justru membebani dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak, seperti pengenaan bea keluar hingga pajak pertambahan nilai (PPN),"katanya.
Gapkindo menyadari beratnya petani menghadapi situasi harga yang anjlok terus dalam beberapa tahun terakhir, tetapi harusnya tanaman karet dipertahankan karena komoditas itu masih menjanjikan mengingat tetap menjadi kebutuhan dunia.
Apalagi di Indonesia, 85 persen tanaman karet dikelola petani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Imbauan untuk berhati-hati menandatangani kontrak baru itu sudah dikeluarkan DPP Gapkindo tertanggal 26 September 2014," kata Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah di Medan, Jumat.
Menurut Edy, DPP Gapkindo menilai imbauan itu sangat penting setelah melihat fakta di lapangan bahwa sebagian eksportir anggota asosiasi itu melakukan kontrak dagang dengan harga di bawah 1,5 dolar AS per kg.
Sikap itu diduga karena pengusaha khawatir merugi lebih besar dengan melihat tren harga yang masih terus melemah.
Mengutip isi surat DPP Gapkindo yang ditandatangani Ketua Umum Daud Husni Bastari, Edy menyebutkan, imbauan itu juga mengacu pada adanya tendensi penurunan stok karet dunia serta proses gugur daun yang masih terus berlangsung.
Diharapkan dengan terjadinya penurunan stok, maka harga jual bisa naik.
DPP Gapkindo menilai dengan sikap kebersamaan anggota Gapkindo itu diharapkan upaya pelemahan harga karet dapat ditekan.
Surat DPP Gapkindo untuk para anggota melalui kantor cabang Gapkindo daerah tersebut ditembuskan antara lain ke Dirjen KPI Kemendag, Dirjen Daglu Kemendag dan Dirjen P2HP Kementan.
Edy menegaskan, di luar imbauan ke anggota, Gapkindo berharap Pemerintah bisa meniru langkah Vietnam yang membantu petani mempertahankan bahkan menambah luasan tanaman meski harga sedang anjlok.
Di Vietnam, daerah di sekitaran dataran tinggi tengahnya sedang meningkatkan luas kebun karet dengan menggunakan teknologi maju dalam penanaman dan pemeliharaan.
Selain itu, Pemerintah Vietnam gencar mengusulkan dan membantu petani melakukan tumpangsari yang bisa meningkatkan pendapatan dan termasuk menyuburkan tanah.
"Harusnya langkah Vietnam itu bisa ditiru Indonesia. Jangan seperti dewasa ini yang justru membebani dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak, seperti pengenaan bea keluar hingga pajak pertambahan nilai (PPN),"katanya.
Gapkindo menyadari beratnya petani menghadapi situasi harga yang anjlok terus dalam beberapa tahun terakhir, tetapi harusnya tanaman karet dipertahankan karena komoditas itu masih menjanjikan mengingat tetap menjadi kebutuhan dunia.
Apalagi di Indonesia, 85 persen tanaman karet dikelola petani.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014