Jakarta (Antara Kalbar) - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) meminta pihak sekolah untuk bersikap proaktif dalam mendata siswa berasal dari keluarga miskin sebagai calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Masih ada laporan dari warga yang menanyakan mengapa anaknya tidak masuk sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar," kata Spesialis Komunikasi dan Hubungan Luar Sekretariat TNP2K Regi Wahono saat pembagian KIP di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kemungkinan anak sekolah yang tidak mendapat KIP tersebut, belum terdaftar dalam program Bantuan Siswa Miskin.

"Mereka tetap akan dapat asal anak itu termasuk dalam keluarga yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," katanya.

Jika memang masuk dalam keluarga penerima KKS, kata dia, pihak keluarga dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah dengan membawa kartu keluarga, KKS, KTP orang tua.

"Kemudian sekolah akan mendaftarkan anak tersebut ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah untuk diproses lebih lanjut," kata Regi.

Terhitung mulai Senin, pemerintah membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu HP (SIM Card), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada satu juta keluarga kurang mampu.

Pemberian bantuan itu, untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas sistem keuangan.        
  
Pada tahap awal, pemerintah membagikan KIP kepada 157.943 anak usia sekolah dari satu juta keluarga yang kurang mampu. 

(SDP-91/M.H. Atmoko)

Pewarta: Sigid Kurniawan

Editor : Nurul Hayat


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014