Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah akan menjaga keamanan dan kesejahteraan wilayah NKRI di perbatasan supaya tidak berpindah ke negara lain.
"Sebagai warga Negara Indonesia, kita harus menjaga sejengkal tanah atau satu orang pun warga. Jangan sampai pindah ke Malaysia," kata Tjahjo usai Rapat Kerja dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kampus IPDN Cilandak, Jakarta Selatan, Senin.
Hal itu diungkapkan Mendagri dalam menanggapi adanya keinginan warga 10 desa di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Malaysia yang mengancam akan pindah karena kelaparan.
Terkait akan hal itu, Mendagri pun telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak untuk memeriksa kondisi di lapangan.
"Gubernur sudah langsung saya surati, kami minta Gubernur melakukan pengecekan langsung, apa permasalahannya. Sampai saat ini belum ada laporan dari Gubernur," kata Tjahjo.
Sebelumnya, seperti diberitakan Antara di Kalimantan Timur, sejumlah warga di 10 desa yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu mengancam akan keluar dari NKRI dan berpindah ke Malaysia karena kekurangan bahan pangan akibat kemarau berkepanjangan.
Ke-10 desa yang berada di Kecamatan Long Apari tersebut adalah Desa Long Pananeh I, Long Pananeh II, Long Pananeh III, Tiong Ohang, Tiong, Bu'u, Noha Tifab, Long Apari, Long Kerioq, Noha Silat, dan Desa Noha.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur bersama TNI telah berhasil meredam emosi warga di 10 desa itu.
Bantuan bahan kebutuhan pokok pun telah dikirimkan antara lain beras, gula, mi instan dan obat-obatan.
"Ketika kami mendengar ancaman warga 10 desa di Mahakam Ulu (Mahulu), beberapa hari lalu kami langsung naik helikopter bersama TNI ke lokasi untuk memantau dan mendengar langsung, apa yang menyebabkan mereka ingin keluar dari NKRI," ujar Kepala BPK2DT Kaltim Frederik Bid.
Menurut Frederik, ke-10 desa tersebut mengalami kekurangan bahan pangan karena beberapa faktor, seperti kemarau yang kepanjangan dan minimnya infrastruktur di kawasan itu sehingga menyebabkan berbagai bahan kebutuhan pokok harganya sangat tinggi.
Perjalanan misi pengiriman bantuan tersebut pun tidak mudah karena harus menggunakan jalur udara. Hal itu disebabkan belum ada akses jalanan darat dan jika dikirimkan melalui perjalanan sungai memerlukan waktu yang tidak singkat.
(F013/Z. Meirina)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Sebagai warga Negara Indonesia, kita harus menjaga sejengkal tanah atau satu orang pun warga. Jangan sampai pindah ke Malaysia," kata Tjahjo usai Rapat Kerja dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kampus IPDN Cilandak, Jakarta Selatan, Senin.
Hal itu diungkapkan Mendagri dalam menanggapi adanya keinginan warga 10 desa di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Malaysia yang mengancam akan pindah karena kelaparan.
Terkait akan hal itu, Mendagri pun telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak untuk memeriksa kondisi di lapangan.
"Gubernur sudah langsung saya surati, kami minta Gubernur melakukan pengecekan langsung, apa permasalahannya. Sampai saat ini belum ada laporan dari Gubernur," kata Tjahjo.
Sebelumnya, seperti diberitakan Antara di Kalimantan Timur, sejumlah warga di 10 desa yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu mengancam akan keluar dari NKRI dan berpindah ke Malaysia karena kekurangan bahan pangan akibat kemarau berkepanjangan.
Ke-10 desa yang berada di Kecamatan Long Apari tersebut adalah Desa Long Pananeh I, Long Pananeh II, Long Pananeh III, Tiong Ohang, Tiong, Bu'u, Noha Tifab, Long Apari, Long Kerioq, Noha Silat, dan Desa Noha.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur bersama TNI telah berhasil meredam emosi warga di 10 desa itu.
Bantuan bahan kebutuhan pokok pun telah dikirimkan antara lain beras, gula, mi instan dan obat-obatan.
"Ketika kami mendengar ancaman warga 10 desa di Mahakam Ulu (Mahulu), beberapa hari lalu kami langsung naik helikopter bersama TNI ke lokasi untuk memantau dan mendengar langsung, apa yang menyebabkan mereka ingin keluar dari NKRI," ujar Kepala BPK2DT Kaltim Frederik Bid.
Menurut Frederik, ke-10 desa tersebut mengalami kekurangan bahan pangan karena beberapa faktor, seperti kemarau yang kepanjangan dan minimnya infrastruktur di kawasan itu sehingga menyebabkan berbagai bahan kebutuhan pokok harganya sangat tinggi.
Perjalanan misi pengiriman bantuan tersebut pun tidak mudah karena harus menggunakan jalur udara. Hal itu disebabkan belum ada akses jalanan darat dan jika dikirimkan melalui perjalanan sungai memerlukan waktu yang tidak singkat.
(F013/Z. Meirina)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014