Pontianak (Antara Kalbar) - Dua prioritas dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yakni kemaritiman dan kedaulatan pangan berkaitan erat dengan kondisi di Provinsi Kalimantan Barat, kata anggota DPRD Kalimantan Barat, Kadri di Pontianak.
"Di bidang maritim, selain soal pertahanan dan keamanan karena Kalbar punya perbatasan laut dengan negara tetangga, ada potensi ekonomi yang sangat besar," kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu saat dihubungi, Kamis.
Ia menjelaskan, ada tujuh daerah yang berbatasan dengan laut yakni, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang dan Kota Singkawang. Ketujuh daerah itu mempunyai zona perikanan mencakup Laut Cina Selatan, Selat Karimata dan Laut Natuna.
Sementara Kabupaten/Kota lainnya kata dia juga punya potensi perikanan air tawar yang sangat besar yang belum digarap maksimal.
"Untuk perikanan dari hasil budidaya dan tangkap setiap tahun mengalami peningkatan dan menjadi salah satu andalan pembangunan perekonomian di Kalbar," kata dia.
Dia mencontohkan Kabupaten Kapuas Hulu yang kebetulan masuk dalam daerah pemilihannya di DPRD Provinsi Kalbar. Ada potensi besar perikanan air tawar yang masih punya ruang sangat luas untuk terus dikembangkan yakni di Danau Sentarum yang selama ini ini memberikan kontribusi besar pemenuhan gizi masyarakat dari ikan.
"Untuk mengelola Danau Sentarum agar tetap memberikan kontribusi besar bagi perikanan, perlu melibatkan lintas instansi seperti kehutanan dan lingkungan hidup, pertanian dan lainnya. Kalau hanya bicara produksi ikan, saya pesimis akan terjadi peningkatan karena ada persoalan lingkungan di sekitar danau yang berdampak pada sedimentasi atau pendangkalan dan tentunya berdampak pada produktivitas, belum lagi dari sisi kesejahteraan masyarakatnya," kata dia.
Menurut dia, banyak program yang bisa digarap pemerintah seperti peningkatan kapasitas nelayan dan kelembagaan nelayan,perbaikan kualitas lingkungan di wilayah perairan untuk pengembangan potensi kelautan dan perikanan berkelanjutan, program peningkatan kesejahteraan nelayan melalui perluasan areal budidaya perikanan dan banyak lagi yang lainnya.
"Yang terpenting, bagaimana memperkuat basis data sektor kelautan dan perikanan sehingga program yang dirancang bisa tepat sasaran, misalnya jumlah nelayan, total produksi, jenis produksi tiap wilayah, data kerusakan lingkungan di basis produksi, tingkat kesejahteraan, kualitas dan kuantitas utilitas publik dan utilitas pendukung lainnya di perkampungan nelayan dan data lainnya," kata Kadri.
Sementara, dari kedaulatan pangan berbasis kerakyatan, dia melihat selama ini pusat sudah memberikan perhatian pada upaya itu. Banyak program yang sudah masuk ke Kalbar dan dia yakin dengan Kabinet Kerja Jokowi-JK akan banyak lagi program inovasi pertanian yang bisa dikembangkan.
Di 14 kabupaten dan kota, sudah ada keunggulan bidang di masing-masing kawasan. Ia menilai, berkurangnya lahan pertanian di Pulau Jawa menjadi peluang bagi Kalbar sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan.
"Program food estate saya pikir itu bagian dari terobosan pemerintah dan sudah mulai berjalan di sejumlah kabupaten," katanya. Program lain seperti cetak sawah baru, sekolah lapang serta penguatan mekanisasi pertanian juga patut diteruskan.
Selain itu keberadaan penyuluh baik swadaya maupun pemerintah untuk membina petani agar produktivitas meningkat. Sementara untuk perlindungan lahan pertanian, juga harus sesuai amanat UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Di bidang maritim, selain soal pertahanan dan keamanan karena Kalbar punya perbatasan laut dengan negara tetangga, ada potensi ekonomi yang sangat besar," kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu saat dihubungi, Kamis.
Ia menjelaskan, ada tujuh daerah yang berbatasan dengan laut yakni, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang dan Kota Singkawang. Ketujuh daerah itu mempunyai zona perikanan mencakup Laut Cina Selatan, Selat Karimata dan Laut Natuna.
Sementara Kabupaten/Kota lainnya kata dia juga punya potensi perikanan air tawar yang sangat besar yang belum digarap maksimal.
"Untuk perikanan dari hasil budidaya dan tangkap setiap tahun mengalami peningkatan dan menjadi salah satu andalan pembangunan perekonomian di Kalbar," kata dia.
Dia mencontohkan Kabupaten Kapuas Hulu yang kebetulan masuk dalam daerah pemilihannya di DPRD Provinsi Kalbar. Ada potensi besar perikanan air tawar yang masih punya ruang sangat luas untuk terus dikembangkan yakni di Danau Sentarum yang selama ini ini memberikan kontribusi besar pemenuhan gizi masyarakat dari ikan.
"Untuk mengelola Danau Sentarum agar tetap memberikan kontribusi besar bagi perikanan, perlu melibatkan lintas instansi seperti kehutanan dan lingkungan hidup, pertanian dan lainnya. Kalau hanya bicara produksi ikan, saya pesimis akan terjadi peningkatan karena ada persoalan lingkungan di sekitar danau yang berdampak pada sedimentasi atau pendangkalan dan tentunya berdampak pada produktivitas, belum lagi dari sisi kesejahteraan masyarakatnya," kata dia.
Menurut dia, banyak program yang bisa digarap pemerintah seperti peningkatan kapasitas nelayan dan kelembagaan nelayan,perbaikan kualitas lingkungan di wilayah perairan untuk pengembangan potensi kelautan dan perikanan berkelanjutan, program peningkatan kesejahteraan nelayan melalui perluasan areal budidaya perikanan dan banyak lagi yang lainnya.
"Yang terpenting, bagaimana memperkuat basis data sektor kelautan dan perikanan sehingga program yang dirancang bisa tepat sasaran, misalnya jumlah nelayan, total produksi, jenis produksi tiap wilayah, data kerusakan lingkungan di basis produksi, tingkat kesejahteraan, kualitas dan kuantitas utilitas publik dan utilitas pendukung lainnya di perkampungan nelayan dan data lainnya," kata Kadri.
Sementara, dari kedaulatan pangan berbasis kerakyatan, dia melihat selama ini pusat sudah memberikan perhatian pada upaya itu. Banyak program yang sudah masuk ke Kalbar dan dia yakin dengan Kabinet Kerja Jokowi-JK akan banyak lagi program inovasi pertanian yang bisa dikembangkan.
Di 14 kabupaten dan kota, sudah ada keunggulan bidang di masing-masing kawasan. Ia menilai, berkurangnya lahan pertanian di Pulau Jawa menjadi peluang bagi Kalbar sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan.
"Program food estate saya pikir itu bagian dari terobosan pemerintah dan sudah mulai berjalan di sejumlah kabupaten," katanya. Program lain seperti cetak sawah baru, sekolah lapang serta penguatan mekanisasi pertanian juga patut diteruskan.
Selain itu keberadaan penyuluh baik swadaya maupun pemerintah untuk membina petani agar produktivitas meningkat. Sementara untuk perlindungan lahan pertanian, juga harus sesuai amanat UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
***2***
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014