Jakarta (Antara Kalbar) - Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid yang baru dilantik, berjanji akan selalu berpihak dan memperkuat perlindungan kepada TKI.
"Saya sebagai Kepala BNP2TKI, memilih berpihak kepada TKI," kata Nusron seusai serah terima jabatan Kepala BNP2TKI bersama pejabat lama Gatot Abdullah Mansyur di Jakarta, Jumat.
Nusron mengatakan akan memperbaiki pelayanan dan meningkatkan perlindungan kepada para TKI mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan.
Pembenahan pelayanan itu terutama untuk mengurangi hingga sama sekali tidak ada TKI ilegal diberangkatkan yang seringkali menimbulkan permasalahan.
"Kita harus berpihak pada TKI. Tidak ada yang ingin jadi TKI ilegal. Kalau ada yang ilegal berarti masih ada yang tidak prima di pelayanan negara," ujarnya.
Nusron menyebut pada hakikatnya pengguna jasa TKI menginginkan TKI yang legal. Sebab itu, masih adanya TKI ilegal seharusnya menimbulkan pertanyaan kekeliruan dalam layanan perekrutan dan pemberangkatan mereka.
"Kalau diminta pilih yang asli atau tidak, pasti pilih yang asli. Kalau ada yang ilegal, berarti ada yang salah. Misalnya biayanya mahal, prosesnya berbelit-belit padahal dia ingin cepat," ujarnya.
Nusron menyebut akan memperbaiki satu persatu proses keberangkatan TKI supaya tidak berbelit-belit dan tidak mahal sehingga tidak ada lagi TKI ilegal.
"Kuncinya adalah kita punya komitmen, perjanjian, keberpihakan," katanya.
Nusron juga mengatakan akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan pelayanan terhadap TKI.
"Makin banyak instansi yang terlibat, makin bagus. Kalau ada tumpang tindih, yang penting itu membuat TKI nyaman atau tidak. Itu intinya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Saya sebagai Kepala BNP2TKI, memilih berpihak kepada TKI," kata Nusron seusai serah terima jabatan Kepala BNP2TKI bersama pejabat lama Gatot Abdullah Mansyur di Jakarta, Jumat.
Nusron mengatakan akan memperbaiki pelayanan dan meningkatkan perlindungan kepada para TKI mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan.
Pembenahan pelayanan itu terutama untuk mengurangi hingga sama sekali tidak ada TKI ilegal diberangkatkan yang seringkali menimbulkan permasalahan.
"Kita harus berpihak pada TKI. Tidak ada yang ingin jadi TKI ilegal. Kalau ada yang ilegal berarti masih ada yang tidak prima di pelayanan negara," ujarnya.
Nusron menyebut pada hakikatnya pengguna jasa TKI menginginkan TKI yang legal. Sebab itu, masih adanya TKI ilegal seharusnya menimbulkan pertanyaan kekeliruan dalam layanan perekrutan dan pemberangkatan mereka.
"Kalau diminta pilih yang asli atau tidak, pasti pilih yang asli. Kalau ada yang ilegal, berarti ada yang salah. Misalnya biayanya mahal, prosesnya berbelit-belit padahal dia ingin cepat," ujarnya.
Nusron menyebut akan memperbaiki satu persatu proses keberangkatan TKI supaya tidak berbelit-belit dan tidak mahal sehingga tidak ada lagi TKI ilegal.
"Kuncinya adalah kita punya komitmen, perjanjian, keberpihakan," katanya.
Nusron juga mengatakan akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan pelayanan terhadap TKI.
"Makin banyak instansi yang terlibat, makin bagus. Kalau ada tumpang tindih, yang penting itu membuat TKI nyaman atau tidak. Itu intinya," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014