Tarakan (Antara Kalbar) - Pulau Kalimantan membutuhkan tiga atau empat pembangkit listrik baru dengan total daya 1200 megawatt agar kebutuhan listrik rumah tangga dan industri dapat terpenuhi, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Andrinof Chaniago.
"Sekurang-kurangnya butuh dibangun empat pembangkit dengan kapasitas masing-masing 200 atau 300 MW. Maka kebutuhan listrik rumah tangga terprnuhi, siswa dapat belajar tenang. Kemudian, pembangunan itu akan membuka daya tarik untuk investasi," kata Andrinof saat berdiskusi dengan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, dan jajaran pejabat daerah di Kalimantan, melalui telekonfrensi video dari Tarakan, Kalimantan Utara, Senin.
Andrinof mengatakan bahwa sungguh ironis, Kalimantan yang kaya dengan sumber daya batu bara dan gas, masih kekurangan listrik, baik untuk rumah tangga dan industri.
Salah satu hal yang ditekankan Andrinof adalah pemerintah pusat menjamin pemangkasan birokrasi perizinan, terutama dalam hal ini, izin untuk investasi pembangunan pembangkit listrik.
Kemudian, kata Andrinof, pemerintah pusat juga akan menggandeng pemerintah daerah mengenai optimalisasi usaha pembebasan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan perekonomian bagi rakyat banyak.
Andrinof mengatakan masalah kekurangan listrik, dan infrastruktur akan dibahas pada Musyawarah Rencana Pembangunan Regional (Musrenbangreg) Kalimantan, yang dimulai Senin hingga Selasa (16/12).
"Nanti di Musrenbangreg, kami akan bicarakan masalah, antara lain soal perizinan, pembebasan lahan. Jadi kalo soal pembangunan, dengan reformasi perizinan komitmen pemerintah pusat tidak perlu lagi diragukan," ujar dia.
Dalam kesempatan telekonferensi video itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek meminta diberikannya otonomi khusus bagi provinsinya. Pasalnya, menurut Awang, janji pembangunan di Kalimantan Timur dari pemerintah pusat, selama ini banyak yang tidak teralisasi.
Andrinof mengatakan dirinya menghargai usulan tersebut. Namun, menurut dia, saat ini lebih penting dipikirkan mengenai pembangunan infrastruktur strategis di Kalimantan, karena pembangunan tersebut akan lebih nyata dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kalimantan.
"Kita pahami desentralisasi yang telah berjalan, belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Jadi kalau yang dipikirkan hanya otonomi khusus, jangan-jangan kita hanya berpersepsi (tentang manfaatnya)," ujar dia.
Andrinof mengatakan, dalam rencana Bappenas, pembangunan infrastruktur itu nanti dibarengi dengan pengadaan fasilitas industri, seperti riset dan pelatihan tenaga kerja untuk penguatan hasil produksi barang bernilai tambah.
Beberapa fasilitas itu, seperti pengadaan kawasan "Technology Park" (Technopark), yang dapat mengakomodir kegiatan ilmiah untuk melahirkan inovasi dalam industri.
Kemudian, Andrinof juga meminta pendirian Institut Teknologi Kalimantan terus digencarkan untuk peningkatakan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan.
"Karena itu kami mendorong daerah untuk memprioritaskan pembangunannya, berdasarkan perekonomian bernilai tambah, dan pengolahan industri yang bernilai tambah, barang jadi harus diutamakan dalam kegiatan industri kita," kata dia.
Seperti diketahui, Bappenas pada Senin dan Selasa (16/12) akan mengadakan Musrenbagreg untuk regional Kalimantan di Tarakan, Kalimantan Utara. Secara keseluruhan, Bappenas mengadakan Musrenbangreg di lima regional di seluruh Indonesia, mencakup Belitung (regional Sumatera), Palu (regional Sulawesi), Ambon (Regional Maluku, dan Papua), Lombok (Regional Jawa, Bali dan NTB) dan Tarakan (Regional Kalimantan).
Hasil Musrenbangreg ini akan menjadi bahan penyusunan RPJMN 2015-2019 yang rencananya rampung Januari 2015.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Sekurang-kurangnya butuh dibangun empat pembangkit dengan kapasitas masing-masing 200 atau 300 MW. Maka kebutuhan listrik rumah tangga terprnuhi, siswa dapat belajar tenang. Kemudian, pembangunan itu akan membuka daya tarik untuk investasi," kata Andrinof saat berdiskusi dengan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, dan jajaran pejabat daerah di Kalimantan, melalui telekonfrensi video dari Tarakan, Kalimantan Utara, Senin.
Andrinof mengatakan bahwa sungguh ironis, Kalimantan yang kaya dengan sumber daya batu bara dan gas, masih kekurangan listrik, baik untuk rumah tangga dan industri.
Salah satu hal yang ditekankan Andrinof adalah pemerintah pusat menjamin pemangkasan birokrasi perizinan, terutama dalam hal ini, izin untuk investasi pembangunan pembangkit listrik.
Kemudian, kata Andrinof, pemerintah pusat juga akan menggandeng pemerintah daerah mengenai optimalisasi usaha pembebasan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan perekonomian bagi rakyat banyak.
Andrinof mengatakan masalah kekurangan listrik, dan infrastruktur akan dibahas pada Musyawarah Rencana Pembangunan Regional (Musrenbangreg) Kalimantan, yang dimulai Senin hingga Selasa (16/12).
"Nanti di Musrenbangreg, kami akan bicarakan masalah, antara lain soal perizinan, pembebasan lahan. Jadi kalo soal pembangunan, dengan reformasi perizinan komitmen pemerintah pusat tidak perlu lagi diragukan," ujar dia.
Dalam kesempatan telekonferensi video itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek meminta diberikannya otonomi khusus bagi provinsinya. Pasalnya, menurut Awang, janji pembangunan di Kalimantan Timur dari pemerintah pusat, selama ini banyak yang tidak teralisasi.
Andrinof mengatakan dirinya menghargai usulan tersebut. Namun, menurut dia, saat ini lebih penting dipikirkan mengenai pembangunan infrastruktur strategis di Kalimantan, karena pembangunan tersebut akan lebih nyata dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kalimantan.
"Kita pahami desentralisasi yang telah berjalan, belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Jadi kalau yang dipikirkan hanya otonomi khusus, jangan-jangan kita hanya berpersepsi (tentang manfaatnya)," ujar dia.
Andrinof mengatakan, dalam rencana Bappenas, pembangunan infrastruktur itu nanti dibarengi dengan pengadaan fasilitas industri, seperti riset dan pelatihan tenaga kerja untuk penguatan hasil produksi barang bernilai tambah.
Beberapa fasilitas itu, seperti pengadaan kawasan "Technology Park" (Technopark), yang dapat mengakomodir kegiatan ilmiah untuk melahirkan inovasi dalam industri.
Kemudian, Andrinof juga meminta pendirian Institut Teknologi Kalimantan terus digencarkan untuk peningkatakan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan.
"Karena itu kami mendorong daerah untuk memprioritaskan pembangunannya, berdasarkan perekonomian bernilai tambah, dan pengolahan industri yang bernilai tambah, barang jadi harus diutamakan dalam kegiatan industri kita," kata dia.
Seperti diketahui, Bappenas pada Senin dan Selasa (16/12) akan mengadakan Musrenbagreg untuk regional Kalimantan di Tarakan, Kalimantan Utara. Secara keseluruhan, Bappenas mengadakan Musrenbangreg di lima regional di seluruh Indonesia, mencakup Belitung (regional Sumatera), Palu (regional Sulawesi), Ambon (Regional Maluku, dan Papua), Lombok (Regional Jawa, Bali dan NTB) dan Tarakan (Regional Kalimantan).
Hasil Musrenbangreg ini akan menjadi bahan penyusunan RPJMN 2015-2019 yang rencananya rampung Januari 2015.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014