Sungai Raya (Antara Kalbar) - Pembangunan perkantoran di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hingga kini masih terkendala lahan yang hendak dibeli, karena harga jual tanah dari masyarakat yang tinggi.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Suharso Selasa, meminta masyarakat untuk bisa lebih relevan dalam menentukan harga jual tanah yang ada di kabupaten itu untuk mempercepat proses pembangunan yang saat ini terus berjalan.
"Kita minta masyarakat agar bisa relevan dalam menentukan harga jual tanah, apalagi jika tanah yang dimiliki masyarakat akan dibeli oleh Pemkab Kubu Raya. Karena sejauh ini banyak masyarakat yang memiliki lahan menjual dengan harga tinggi, saat akan dibeli oleh pemkab," kata Suharso.
Dia menjelaskan, sudah banyak kejadian, saat pemkab akan membeli lahan masyarakat, namun tidak jadi dibeli karena harga jual yang ditentukan masyarakat tidak sesuai dengan nilai NJOP. Hal itu mengakibatkan anggaran yang semulanya sudah ditetapkan untuk pembelian aset tanah guna pembangunan suatu gedung, harus dikembalikan ke kas negara, karena tidak sesuai dengan NJOP tersebut.
Suharso mengatakan, jika Pemkab Kubu Raya membeli tanah dengan harga yang ditentukan masyarakat dan melebihi nilai NJOP, tentu itu bisa menjadi temuan dari BPK dan itu tentu bisa mengarah kepada tindak pidana korupsi.
"Makanya sudah beberapa kali terjadi transaksi jual beli tanah, namun selalu batal, karena masyarakat menjual terlalu mahal dan banyak lahan yang juga bermasalah," katanya.
Ia menambahkan, untuk tanah di daerah pinggiran sungai saja, saat PDAM Kubu Raya akan membeli lahan untuk pembangunan booster baru, harga tanah bisa dijual masyarakat sampai Rp800 ribu per meter.
Sementara, lanjutnya, PDAM membutuhkan tanah sekitar satu hektare. Karena harga jual yang tidak sesuai tersebut, rencana pembangunan booster itupun terkendala masalah lahan.
Demikian dengan rencana pembangunan kantor DPRD, Polres, Rumah Sakit, Stadion Olahraga dan perkantoran lainnya, juga terkendala karena permasalahan lahan.
"Jadi kami minta, kerja sama yang baik dari masyarakat membantu ketersediaan lahan pembangunan berbagai kantor pemerintahan, demi kemajuan Kubu Raya. Apa lagi kalau untuk kepentingan umum, jadi biar tanah yang dijual itu juga bisa mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat banyak," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Suharso Selasa, meminta masyarakat untuk bisa lebih relevan dalam menentukan harga jual tanah yang ada di kabupaten itu untuk mempercepat proses pembangunan yang saat ini terus berjalan.
"Kita minta masyarakat agar bisa relevan dalam menentukan harga jual tanah, apalagi jika tanah yang dimiliki masyarakat akan dibeli oleh Pemkab Kubu Raya. Karena sejauh ini banyak masyarakat yang memiliki lahan menjual dengan harga tinggi, saat akan dibeli oleh pemkab," kata Suharso.
Dia menjelaskan, sudah banyak kejadian, saat pemkab akan membeli lahan masyarakat, namun tidak jadi dibeli karena harga jual yang ditentukan masyarakat tidak sesuai dengan nilai NJOP. Hal itu mengakibatkan anggaran yang semulanya sudah ditetapkan untuk pembelian aset tanah guna pembangunan suatu gedung, harus dikembalikan ke kas negara, karena tidak sesuai dengan NJOP tersebut.
Suharso mengatakan, jika Pemkab Kubu Raya membeli tanah dengan harga yang ditentukan masyarakat dan melebihi nilai NJOP, tentu itu bisa menjadi temuan dari BPK dan itu tentu bisa mengarah kepada tindak pidana korupsi.
"Makanya sudah beberapa kali terjadi transaksi jual beli tanah, namun selalu batal, karena masyarakat menjual terlalu mahal dan banyak lahan yang juga bermasalah," katanya.
Ia menambahkan, untuk tanah di daerah pinggiran sungai saja, saat PDAM Kubu Raya akan membeli lahan untuk pembangunan booster baru, harga tanah bisa dijual masyarakat sampai Rp800 ribu per meter.
Sementara, lanjutnya, PDAM membutuhkan tanah sekitar satu hektare. Karena harga jual yang tidak sesuai tersebut, rencana pembangunan booster itupun terkendala masalah lahan.
Demikian dengan rencana pembangunan kantor DPRD, Polres, Rumah Sakit, Stadion Olahraga dan perkantoran lainnya, juga terkendala karena permasalahan lahan.
"Jadi kami minta, kerja sama yang baik dari masyarakat membantu ketersediaan lahan pembangunan berbagai kantor pemerintahan, demi kemajuan Kubu Raya. Apa lagi kalau untuk kepentingan umum, jadi biar tanah yang dijual itu juga bisa mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat banyak," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015