Jakarta (Antara Kalbar) - Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman menyebutkan di beberapa daerah pengawas Ujian Nasional (UN) tidak serius mengawasi jalannya ujian.
"Di beberapa daerah, kami mendapat laporan pengawas tidak serius mengawasi UN. Di Bali misalnya, pengawas membiarkan siswa membawa ponsel, iPad dan 'tablet'. Pengawasnya juga sibuk bermain dengan ponsel," ujar Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, di Jakarta, Kamis.
Budi mensinyalir hal tersebut terjadi dikarenakan UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan.
"Tapi tidak boleh seperti itu, karena sudah ada prosedurnya, kalau pengawas tidak boleh main ponsel," tambah dia.
Budi menjelaskan meski UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, namun pelaksanaannya masih sarat dengan masalah. Seperti pelaksana UN berbasis komputer atau "Computer Based Test" yang baru diujicobakan di 585 sekolah.
Persoalan UN berbasis komputer mulai dari soal koneksi, kurangnya pelatihan bagi para teknisi, hingga gagal mengunduh soal.
"Di Bantul, sekolah salah "menginstall" perangkat lunak. Kemudian di Bojonegoro, susah mengunduh hingga UN diundur," katanya.
Sementara, UN berbasis komputer juga masih mengalami persoalan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun yakni, bocornya soal, beredarnya kunci jawaban hingga tidak adanya kode soal seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah.
"Kalau memang percetakan yang membocorkan soal di internet, maka harus di'blacklist' percetakan itu," tegas dia,
Ombudsman menerima banyak laporan mengenai pelaksanaan UN. Budi mengatakan akan menyampaikannya ke Mendikbud Anies Baswedan.
"Beberapa kali Mendikbud menelepon minta laporan pengaduan UN. Namun kami masih mengumpulkan laporan dari seluruh daerah baru nanti akan dipresentasikan di depan Mendikbud," tukas dia.
(I025/B. Situmorang)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Di beberapa daerah, kami mendapat laporan pengawas tidak serius mengawasi UN. Di Bali misalnya, pengawas membiarkan siswa membawa ponsel, iPad dan 'tablet'. Pengawasnya juga sibuk bermain dengan ponsel," ujar Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, di Jakarta, Kamis.
Budi mensinyalir hal tersebut terjadi dikarenakan UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan.
"Tapi tidak boleh seperti itu, karena sudah ada prosedurnya, kalau pengawas tidak boleh main ponsel," tambah dia.
Budi menjelaskan meski UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, namun pelaksanaannya masih sarat dengan masalah. Seperti pelaksana UN berbasis komputer atau "Computer Based Test" yang baru diujicobakan di 585 sekolah.
Persoalan UN berbasis komputer mulai dari soal koneksi, kurangnya pelatihan bagi para teknisi, hingga gagal mengunduh soal.
"Di Bantul, sekolah salah "menginstall" perangkat lunak. Kemudian di Bojonegoro, susah mengunduh hingga UN diundur," katanya.
Sementara, UN berbasis komputer juga masih mengalami persoalan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun yakni, bocornya soal, beredarnya kunci jawaban hingga tidak adanya kode soal seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah.
"Kalau memang percetakan yang membocorkan soal di internet, maka harus di'blacklist' percetakan itu," tegas dia,
Ombudsman menerima banyak laporan mengenai pelaksanaan UN. Budi mengatakan akan menyampaikannya ke Mendikbud Anies Baswedan.
"Beberapa kali Mendikbud menelepon minta laporan pengaduan UN. Namun kami masih mengumpulkan laporan dari seluruh daerah baru nanti akan dipresentasikan di depan Mendikbud," tukas dia.
(I025/B. Situmorang)
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015