Pontianak (Antara Kalbar) - Pengamat Ekonomi Untan Pontianak Profesor Edi Suratman menilai kinerja Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo lambat dalam penyerapan anggaran, karena kementerian baru-baru dan setingkat dirjen juga masih banyak yang belum terisi.
"Sampai sekarang saja nomenklatur belum juga beres, sehingga beberapa kementerian hingga sekarang juga belum jelas, bahkan belum ada dirjen sehingga tidak bisa menggunakan anggaran," kata Edi Suratman di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan dampak dari lambatnya penyerapan anggaran, maka melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Kita berharap, pada triwulan dua hingga seterusnya penyerapan anggaran sudah bisa maksimal sehingga bisa memicu pertumbuhan sesuai dengan target pemerintah," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Edi menambahkan terkait adanya informasi reshuffle atau pergantian Kabinet Kerja. Menurut dia sudah menjadi kewenangan dan hak dari Presiden Joko Widodo.
"Tetapi yang saya lihat bukan hanya kinerja seorang menteri yang belum maksimal, tetapi ada persoalan lainnya yang lebih berat," ujarnya.
(U.A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Sampai sekarang saja nomenklatur belum juga beres, sehingga beberapa kementerian hingga sekarang juga belum jelas, bahkan belum ada dirjen sehingga tidak bisa menggunakan anggaran," kata Edi Suratman di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan dampak dari lambatnya penyerapan anggaran, maka melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Kita berharap, pada triwulan dua hingga seterusnya penyerapan anggaran sudah bisa maksimal sehingga bisa memicu pertumbuhan sesuai dengan target pemerintah," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Edi menambahkan terkait adanya informasi reshuffle atau pergantian Kabinet Kerja. Menurut dia sudah menjadi kewenangan dan hak dari Presiden Joko Widodo.
"Tetapi yang saya lihat bukan hanya kinerja seorang menteri yang belum maksimal, tetapi ada persoalan lainnya yang lebih berat," ujarnya.
(U.A057/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015