Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyayangkan tidak hadirnya tujuh kepala daerah dalam rapat koordinasi persiapan pilkada serentak yang diselenggarakan oleh KPU Kalbar di Pontianak.
"Seharusnya mereka itu hadir, karena ini erat kaitannya dengan daerah mereka," kata Cornelis saat membuka rapat tersebut, Senin.
Tujuh kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak adalah Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Melawi, Bengkayang, dan Ketapang. Namun, pada rapat koordinasi tersebut, semua daerah itu tidak ada yang mengirimkan perwakilannya.
"Ini sudah terjadi berulang kali, tidak tahu apa sebab. Padahal dalam rapat koordinasi ini, semua pihak, apa lagi pemda dan KPU harus bisa saling berkoordinasi, khususnya dalam menyiapkan berbagai tahapan dalam pilkada itu," tuturnya.
Cornelis berharap kepada penyelenggara pilkada baik KPU dan Panwaslu kabupaten/kota yang turut dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 dapat melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia pun meminta semua pihak mampu meyakinkan masyarakat untuk tidak terpengaruh berbagai isu negatif selama pilkada berlangsung yang berpotensi mengganggu keamanan dan persatuan.
"Karena pilkada memilih kepala daerah yang akan menentukan masa depan suatu daerah, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersikap tegas dengan suatu hal yang akan memberi suasana tidak aman," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati mengatakan saat ini pihaknya telah memulai berbagai tahapan untuk penyelenggaraan pilkada serentak tersebut.
"Kemarin kita sudah menerima DP4 dari Kemendagri dan sekarang dalam proses sinkronisasi dan akan kita serahkan kepada KPU kabupaten. Selanjutnya tanggal 11 sampai 15 Juni nanti merupakan tahapan dokumen dukungan calon perseorangan, di mana untuk jumlah dukungannya menyesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing kabupaten," tuturnya.
Umi berharap rapat koordinasi ini dapat mensinergikan peran dan fungsi pemerintah kabupaten dan provinsi dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti.
"Diharapkan rapat koordinasi ini dapat memberikan informasi dan masukan yang positif bagi semua yang hadir, khususnya bagi daerah yang akan melaksanakannya," tuturnya.
(KR-RDO/S024)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Seharusnya mereka itu hadir, karena ini erat kaitannya dengan daerah mereka," kata Cornelis saat membuka rapat tersebut, Senin.
Tujuh kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak adalah Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Melawi, Bengkayang, dan Ketapang. Namun, pada rapat koordinasi tersebut, semua daerah itu tidak ada yang mengirimkan perwakilannya.
"Ini sudah terjadi berulang kali, tidak tahu apa sebab. Padahal dalam rapat koordinasi ini, semua pihak, apa lagi pemda dan KPU harus bisa saling berkoordinasi, khususnya dalam menyiapkan berbagai tahapan dalam pilkada itu," tuturnya.
Cornelis berharap kepada penyelenggara pilkada baik KPU dan Panwaslu kabupaten/kota yang turut dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 dapat melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia pun meminta semua pihak mampu meyakinkan masyarakat untuk tidak terpengaruh berbagai isu negatif selama pilkada berlangsung yang berpotensi mengganggu keamanan dan persatuan.
"Karena pilkada memilih kepala daerah yang akan menentukan masa depan suatu daerah, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersikap tegas dengan suatu hal yang akan memberi suasana tidak aman," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati mengatakan saat ini pihaknya telah memulai berbagai tahapan untuk penyelenggaraan pilkada serentak tersebut.
"Kemarin kita sudah menerima DP4 dari Kemendagri dan sekarang dalam proses sinkronisasi dan akan kita serahkan kepada KPU kabupaten. Selanjutnya tanggal 11 sampai 15 Juni nanti merupakan tahapan dokumen dukungan calon perseorangan, di mana untuk jumlah dukungannya menyesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing kabupaten," tuturnya.
Umi berharap rapat koordinasi ini dapat mensinergikan peran dan fungsi pemerintah kabupaten dan provinsi dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti.
"Diharapkan rapat koordinasi ini dapat memberikan informasi dan masukan yang positif bagi semua yang hadir, khususnya bagi daerah yang akan melaksanakannya," tuturnya.
(KR-RDO/S024)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015