Sanggau (Antara Kalbar) - Belasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sanggau yang sedang asyik menikmati secangkir kopi dan ngobrol di berbagai warung di Kota Sanggau sempat gelagapan saat Satpol PP menggelar pengawasan serta monitoring terhadap PNS pada jam kerja.
"Ya, memang pada hari Selasa kemarin, kita ada memberikan peringatan dan hanya sebatas teguran terhadap PNS. Itu bukan penertiban atau razia, tapi lebih tepatnya disebutkan sebuah pengawasan lah. Kan, bagaimana pun seorang PNS harus memberikan contoh yang baik," ungkap Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyelidikan Satpol PP Kabupaten Sanggau, Wendy Very Nanda.
Terlebih lagi tegas Wendy, slogan "ayo kerja" oleh pmerintah jelas harus dipatuhi. "Jadi tak baik, kalau di waktu jam kerja masih ada PNS yang membandel dan nongkrong di warung kopi," tegasnya.
Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sanggau, Gregorius Theno, mengungkapkan, jika memang kedapatan ada PNS yang membolos pasti akan diberikan sanksi. Untuk pemberian sanksi bagi PNS yang terbukti membolos tersebut, kebijakannya ada pada masing-masing institusi. "Pemberian sanksi ada tahapannya. Kalau sudah berat sanksinya ya langsung dari BKD," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Ya, memang pada hari Selasa kemarin, kita ada memberikan peringatan dan hanya sebatas teguran terhadap PNS. Itu bukan penertiban atau razia, tapi lebih tepatnya disebutkan sebuah pengawasan lah. Kan, bagaimana pun seorang PNS harus memberikan contoh yang baik," ungkap Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyelidikan Satpol PP Kabupaten Sanggau, Wendy Very Nanda.
Terlebih lagi tegas Wendy, slogan "ayo kerja" oleh pmerintah jelas harus dipatuhi. "Jadi tak baik, kalau di waktu jam kerja masih ada PNS yang membandel dan nongkrong di warung kopi," tegasnya.
Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sanggau, Gregorius Theno, mengungkapkan, jika memang kedapatan ada PNS yang membolos pasti akan diberikan sanksi. Untuk pemberian sanksi bagi PNS yang terbukti membolos tersebut, kebijakannya ada pada masing-masing institusi. "Pemberian sanksi ada tahapannya. Kalau sudah berat sanksinya ya langsung dari BKD," jelasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015