Pontianak (Antara Kalbar) - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 80,58 dari skala 0 sampai 100 atau naik 13,00 poin dibanding IDI sebelumnya 67,52, kata Kepala BPS Kalbar Badar.
"Dengan peningkatan itu, maka tingkat demokrasi di Kalbar berada pada kategori baik," kata Badar saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di Pontianak, Kamis.
Badar menjelaskan kenaikan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur, yakni kebebasan sipil yang naik 0,90 poin dari 97,54 di tahun 2013 menjadi 98,44 di tahun 2014.
Kemudian hak-hak politik naik sebesar 13,76 poin dari 49,36 tahun 2013, menjadi 63,12 di tahun 2014, serta lembaga-lembaga demokrasi mengalami kenaikan yang cukup besar yakni sebesar 27,23 poin dari 58,61 tahun 2013, menjadi 85,84 tahun 2014, katanya.
Badar menambahkan secara metodelogis dalam pengumpulan data digunakan empat data berupa, review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub dan lain-lain), focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
Data BPS Kalbar mencatat IDI di provinsi itu dari tahun 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi, yakni tahun 2009 sebesar 72,38; kemudian tahun 2010 sebesar 69,32; tahun 2011 sebesar 74,86; tahun 2012 sebesar 65,38; tahun 2013 sebesar 67,52; dan tahun 2014 naik menjadi 80,58.
"Fluktuatifnya angka IDI Kalbar adalah cermin dinamika situasi demokrasi di Kalbar, yang pada dasarnya bergerak pada kategori baik," ujarnya.
Kepala BPS Kalbar menambahkan kenaikan IDI Kalbar tahun 2014, dari sembilan variabel yang mengalami kenaikan, ada tiga yang mengalami kenaikan cukup berarti, terbesar pada partai politik yakni sebesar 87,14 poin dari sebelumnya 78,22 poin, kemudian disusul peran peradilan independen naik menjadi 100,00 poin dari sebelumnya 50,00 poin, kemudian variabel hak memilih dan dipilih dari sebelumnya 48,79 poin menjadi 76,27 poin di tahun 2014.
(U.A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Dengan peningkatan itu, maka tingkat demokrasi di Kalbar berada pada kategori baik," kata Badar saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di Pontianak, Kamis.
Badar menjelaskan kenaikan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur, yakni kebebasan sipil yang naik 0,90 poin dari 97,54 di tahun 2013 menjadi 98,44 di tahun 2014.
Kemudian hak-hak politik naik sebesar 13,76 poin dari 49,36 tahun 2013, menjadi 63,12 di tahun 2014, serta lembaga-lembaga demokrasi mengalami kenaikan yang cukup besar yakni sebesar 27,23 poin dari 58,61 tahun 2013, menjadi 85,84 tahun 2014, katanya.
Badar menambahkan secara metodelogis dalam pengumpulan data digunakan empat data berupa, review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub dan lain-lain), focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
Data BPS Kalbar mencatat IDI di provinsi itu dari tahun 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi, yakni tahun 2009 sebesar 72,38; kemudian tahun 2010 sebesar 69,32; tahun 2011 sebesar 74,86; tahun 2012 sebesar 65,38; tahun 2013 sebesar 67,52; dan tahun 2014 naik menjadi 80,58.
"Fluktuatifnya angka IDI Kalbar adalah cermin dinamika situasi demokrasi di Kalbar, yang pada dasarnya bergerak pada kategori baik," ujarnya.
Kepala BPS Kalbar menambahkan kenaikan IDI Kalbar tahun 2014, dari sembilan variabel yang mengalami kenaikan, ada tiga yang mengalami kenaikan cukup berarti, terbesar pada partai politik yakni sebesar 87,14 poin dari sebelumnya 78,22 poin, kemudian disusul peran peradilan independen naik menjadi 100,00 poin dari sebelumnya 50,00 poin, kemudian variabel hak memilih dan dipilih dari sebelumnya 48,79 poin menjadi 76,27 poin di tahun 2014.
(U.A057/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015