Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Barat, Arman Sari Sarahap mengatakan pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menegakkan hukum akuntabilitas dan menerapkan berbagai kebijakan anggaran.
"Sudah menjadi kewajiban dari kami sebagai suatu lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan di daerah dalam memberikan bantuan konsultasi kepada pemprov. Untuk itu, kerja sama yang ada antara kami dan Pemprov Kalbar tentu akan kami tingkatkan nantinya," kata Arman, usai dilantik oleh Gubernur Kalbar, Cornelis sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, di Pontianak, Rabu.
Arman secara resmi bertugas mulai hari ini sebagai kepala perwakilan BPKP Kalbar, menggantikan Fajar Irawan yang beberapa waktu lalu meninggal dunia akibat sakit.
Menurutnya, sebagai lembaga pengawasan, pihaknya akan berupaya membantu pemerintah daerah dalam menegakkan hukum akuntabilitas dan membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada SKPD maupun para pengambil kebijakan anggaran untuk berkoordinasi dan meminta pendapat dari pihaknya.
"Kita akan mencarikan solusi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti yang diharapkan gubernur. Ini sudah menjadi komitmen dari saya, agar Kalbar bisa semakin menyempurnakan penggunaan anggarannya," tuturnya.
Arman mengatakan bahwa BPKP bukan bagian dari "criminal justice system", tetapi hanya membantu aparat penegak hukum di dalam menghitung kerugian negara dan syarat untuk mengatakan itu adalah adanya perbuatan pelanggaran hukum.
"Kita akan menjalankan tugas-tugas sebagai bagian dari pengawasan, untuk tindak lanjut diserahkan kepada penegak hukum," jelasnya.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengharapkan agar BPKP Kalbar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik khususnya dalam membantu SKPD menyusun kebijakan anggaran guna mengantisipasi penyimpangan.
"BPKP kita harapkan bisa membantu kita agar tidak salah melakukan penganggaran. Dan saya sarankan kepada semua SKPD agar tidak segan-segan untuk melakukan koordinasi dengan BPKP dalam membuat suatu anggaran," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Sudah menjadi kewajiban dari kami sebagai suatu lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan di daerah dalam memberikan bantuan konsultasi kepada pemprov. Untuk itu, kerja sama yang ada antara kami dan Pemprov Kalbar tentu akan kami tingkatkan nantinya," kata Arman, usai dilantik oleh Gubernur Kalbar, Cornelis sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, di Pontianak, Rabu.
Arman secara resmi bertugas mulai hari ini sebagai kepala perwakilan BPKP Kalbar, menggantikan Fajar Irawan yang beberapa waktu lalu meninggal dunia akibat sakit.
Menurutnya, sebagai lembaga pengawasan, pihaknya akan berupaya membantu pemerintah daerah dalam menegakkan hukum akuntabilitas dan membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada SKPD maupun para pengambil kebijakan anggaran untuk berkoordinasi dan meminta pendapat dari pihaknya.
"Kita akan mencarikan solusi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti yang diharapkan gubernur. Ini sudah menjadi komitmen dari saya, agar Kalbar bisa semakin menyempurnakan penggunaan anggarannya," tuturnya.
Arman mengatakan bahwa BPKP bukan bagian dari "criminal justice system", tetapi hanya membantu aparat penegak hukum di dalam menghitung kerugian negara dan syarat untuk mengatakan itu adalah adanya perbuatan pelanggaran hukum.
"Kita akan menjalankan tugas-tugas sebagai bagian dari pengawasan, untuk tindak lanjut diserahkan kepada penegak hukum," jelasnya.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengharapkan agar BPKP Kalbar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik khususnya dalam membantu SKPD menyusun kebijakan anggaran guna mengantisipasi penyimpangan.
"BPKP kita harapkan bisa membantu kita agar tidak salah melakukan penganggaran. Dan saya sarankan kepada semua SKPD agar tidak segan-segan untuk melakukan koordinasi dengan BPKP dalam membuat suatu anggaran," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015