BPKP: Masih ada kebijakan penanganan stunting di Kalbar yang belum terlaksana

Pontianak (ANTARA) - Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat,  Barlian Fransiskus Saragih menilai dalam penanganan stunting di Kalbar masih terdapat kebijakan yang belum terlaksana.

 Hal itu diungkapkannya ketika melihat hasil evaluasi penanganan stunting tahun 2022 di level Provinsi Kalbar.

“Kami dari BPKP, Bappeda, BKKBN dan TPPS telah melakukan pertemuan di aula Kantor Bappeda Kalbar untuk melakukan evaluasi percepatan penurunan stunting yang sudah dilakukan di tahun lalu,” kata Barlian di Pontianak, Senin.

Barlian mengatakan hasil evaluasi tahun 2022 itu menunjukkan yang belum terlaksana tentang lima pilar yaitu komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan prilaku, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa gizi, ketahanan pangan lalu terakhir pemantauan dan evaluasi.

Barlian menambahkan poin yang diharap dari evaluasi itu di Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Satgas Stunting Kalbar agar segera melaksanakan lima pilar dan Rencana Aksi Nasional dan Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI). Untuk itu, para pihak yang terlibat ini diminta untuk mendampingi sembilan kabupaten di Kalbar dalam menangani stunting yang angkanya masih tinggi

"Caranya dengan menyusun strategi agar stunting di daerah itu bisa turun. Bisa dengan intervensi sensitif, dukungan sarana prasarana, intervensi spesifik serta melakukan banyak kegiatan mulai dari pemberian makanan tambahan dan intervensi lainnya, sehingga stunting dapat turun di tahun ini," tutur Barlian.

Menurut Barlian, di 2024 mendatang pemerintah pusat menargetkan stunting turun di angka 14 persen. Namun, pemerintah dan pihak terkait jangan pesimis untuk mengejar angka ini. Buktinya, Kabupaten Sintang dan Kubu Raya dari hasil SSGI 2022 mampu menurunkan angka stunting yang sangat jauh. 

“Menurut kami, semuanya butuh niat dari pemda masing-masing agar stunting bisa turun,” ucap Barlian.

Barlian mengaku hingga saat ink BPKP  ikut turun langsung ke kabupaten/kota di Kalbar. Dengan begitu BPKP dapat melihat langsung masalah hingga ke tataran keluarga yang terpapar stunting.

"Agar jalannya program beriring. Baik di provinsi dan kabupaten/kota mesti mengalokasikan anggaran buat penanganan stunting ini. Jadi alokasi anggaran bukan hanya dilakukan pemerintah pusat saja. Jika semakin banyak temuan stunting, akan berbahaya bagi generasi mendatang sebagai para calon pemimpin,” pungkas Barlian.